Kehadiran CPCD dimaksudkan agar Unhas lebih produktif dalam mempromosikan perdamaian, mengatasi konflik, dan memperkuat demokrasi, baik di Indonesia maupun dunia.
“Unhas memiliki banyak riset, baik oleh dosen maupun mahasiswa tentang konflik dan demokrasi. Kita melakukan pendampingan di wilayah konflik, seperti di Poso. Yang terpenting, kita memiliki figur nasional dan dunia, Bapak Jusuf Kalla. Beliau berperan pada upaya mengatasi konflik di berbagai tempat. Kehadiran CPCD ini merupakan langkah menyatukan sumber daya dan potensi tersebut,” kata Dwia.
CPCD merupakan Puslitbang ke-12 di bawah LPPM Unhas. Untuk tahap awal, Ketua LPPM, Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si, dipercaya sebagai Ketua. Secara operasional, CPCD Unhas dilengkapi dengan tiga divisi.
Divisi Research and Development, untuk aktivitas riset dan publikasi, dan membangun kemitraan dengan Center of Excellence lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.
Baca Juga:Bareskrim Polri Sita Narkotika dari Malaysia yang Diedarkan di Batam
Divisi Training and Education, untuk pelatihan dan pendidikan publik, mempersiapkan para peace bulder dan peace maker, terutama generasi muda, melahirkan negosiator-negosiator ulung, dan menjadi konsultan politik dan demokrasi.
Serta Divisi Risk Data Management, untuk menyiapkan data konflik guna mengantisipasi konflik, melakukan pemetaan karakter konflik setiap daerah di Indonesia, sehingga setiap wilayah mempunyai rekam data konflik.
“Jika memperoleh persetujuan Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat, ke depannya CPCD akan membuka program pendidikan reguler dalam bidang perdamaian, konflik, dan demokrasi,” kata Dwia.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyampaikan bahwa kehadiran Puslitbang ini bermakna penting bagi pemerintah daerah. Segala kebijakan pemerintah harus membawa manfaat bagi masyarakat, sehingga harus ada riset dan landasan ilmiah yang mendukung agar kebijakan dapat terukur.
"Pusat studi ini sangat strategis dalam membuat kebijakan dan kajian-kajian dan memberikan solusi konflik. Dan meningkatkan kualitas demokrasi khususnya di Sulawesi Selatan," sebut Nurdin.
Baca Juga:BLT Segera Dicairkan, PT Pos Indonesia: Tidak Ada Kerumunanan!
Pengalaman sebagai bangsa sudah cukup dengan berbagai konflik yang telah memberikan pelajaran penting. Pendekatan kekerasan selalu melahirkan kekerasan lanjutan.
