"Makassar butuh rumah sakit apalagi di zaman pandemi Covid-19 seperti ini. Ada tambahan anggaran Rp 20 miliar tahun ini," katanya.
Proses hukum, kata Agus, tidak mempengaruhi pengerjaan. Pengerjaan bisa dihentikan jika direkomendasikan oleh BPK atau KPK.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Baca Juga:KPK Usut soal Arahan Bansos Jabodetabek dari Eks Mensos Juliari
