alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Terancam Penjara 1 Tahun

Muhammad Yunus Rabu, 25 November 2020 | 09:14 WIB

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Terancam Penjara 1 Tahun
Rilis kasus hoaks server KPU di Bareskrim Polri. (Suara.com/Muhammad Yasir)

Diduga melakukan kampanye di media nasional diluar jadwal KPU

SuaraSulsel.id - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mulyadi - Ali Mukhin, terancam pidana. Karena diduga telah melakukan kampanye diluar jadwal yang ditetapkan KPU.

Kasusnya ditangani Bareskrim Polri dengan dugaan tindak pidana pemilu.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan pihaknya mulai menyelidiki kasus tersebut setelah sebelumnya lebih dulu diselidiki oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu dan lidik oleh Kepolisian serta pendampingan dari Jaksa, Sentra Gakkumdu sepakat bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana pemilihan dan direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik," kata Awi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (24/11/2020).

Baca Juga: Menipu Bisa Luluskan CPNS, Emak-emak di Padang Ditangkap

Dalam perkara ini, Mulyadi-Mukhin diduga melakukan tindak pidana pemilu lantaran melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. Kampanye tersebut dilakukan yang bersangkutan melalui sebuah program televisi nasional pada, 12 November 2020.

Padahal, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 Juncto Keputusan KPU Sumbar Nomor 31 Tahun 2020, kampanye melalui media massa cetak dan elektronik baru mulai dilaksanakan pada tanggal 22 November hingga 5 Desember 2020.

"Konten atau isi tayangan tersebut dinilai mengandung muatan kampanye," ujar Awi.

Awi menuturkan, kasus tersebut awalnya dilaporkan oleh Yogi Ramon Setiawan ke Bawaslu RI pada, 17 November. Selanjutnya, yang bersangkutan kembali membuat laporan ke Bareskrim Polri pada, 22 November.

"Sebelumnya sudah dilakukan pengkajian selama lima hari oleh Sentra Gakumdu dari unsur Pengawas (Bawaslu), semenjak dilaporkan maka sudah dihitung proses penyidikan selama 14 hari kerja oleh Penyidik Gakumdu dari unsur Polri," pungkasnya.

Baca Juga: Polisi Bubarkan Pesta Pernikahan Anak Kepala BPBD Limapuluh Kota

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait