SuaraSulsel.id - Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Ichsan Mustari mengatakan, Sulawesi Selatan mendapat jatah 5 juta vaksin Covid-19. Padahal, awalnya disangka hanya 2,1 juta.
Sebelum vaksin tersebut disalurkan, sebanyak 1.099 tenaga medis di Sulawesi Selatan dilatih untuk menyuntikkan vaksin Covid-19 ke warga.
Mereka dilatih oleh Balai Pelatihan Kesehatan yang difasilitasi oleh Pemprov Sulsel. Vaksinator ini berasal dari tenaga medis di 24 kabupaten atau kota di Sulsel.
"Kami terus mempersiapkan diri untuk program vaksinasi Covid-19 secara nasional. Ada 1.099 petugas vaksinasi dari tenaga medis yang telah dilatih," kata Mustari, Rabu (18/11/2020).
Baca Juga:Menkes Terawan: Simulasi Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Jadi Sorotan Dunia
Prosedur vaksinasi, kata Mustari, tak boleh sembarangan. Petugas harus betul-betul terlatih untuk melakukan tahapan ini. Nantinya, 1.099 vaksinator yang dilatih ini akan mengajarkan ke tenaga medis lainnya.
"Jadi ini prosesnya berlanjut terus. Mereka yang dilatih saat ini nanti mampu melakukan pelatihan lagi ke tenaga medis lainnya," tambahnya.
Dia juga mengatakan, untuk jatah vaksin, hingga kini belum ada kepastian secara nasional. Hanya saja, kuota awal yang mereka dapatkan dari Kemenkes sebanyak 5 juta vaksin.
"Jumlah ini masih bisa berubah, karena awalnya kami kira Sulsel akan dapat 2,1 juta. Ternyata 5 juta vaksin. Tetapi ke depan jumlah ini juga masih bisa terus berubah," jelasnya.
Nantinya, proses vaksinasi akan dilakukan berdasarkan peta risiko. Sasaran pertama, kata dia, adalah tenaga medis, relawan, serta mereka yang tergolong ke dalam kelompok rentan.
Baca Juga:Terawan: Simulasi Vaksinasi Indonesia, Di Dunia Dianggap yang Pertama
Kemudian, pasien positif Covid-19 sebagai upaya penyembuhan serta petugas pelayanan.
"Tetapi kami masih menunggu seperti apa kebijakan pusat. Karena vaksin kan masih tahap pengujian. Yang pasti, pembagiannya bukan per daerah tetapi berbasis risiko penularan," tambahnya.
Ichsan juga menjelaskan, upaya pencegahan pertumbuhan kasus baru juga terus dicegah. Salah satu yang jadi perhatian nantinya adalah jemaah umrah yang akan kembali ke tanah air.
Kata dia, proses pengujian tetap wajib dilakukan apakah itu di Jakarta atau di Makassar, pasca mereka datang. Selain itu isolasi mandiri juga tetap harus dilakukan.
"Ini untuk memastikan mereka yang masuk terbebas dari penularan Covid-19," bebernya.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga menyebut pihaknya mengerahkan lebih dari 23 ribu tenaga kesehatan untuk menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada 107 juta orang Indonesia.
Nantinya para penerima vaksin akan disuntik masing-masing dua kali. Adapun Terawan menyebut perbandingan tenaga kesehatan yang menyuntikkan vaksin dengan penerima vaksin berjumlah 1 banding 20 dan dapat ditingkatkan hingga 1 banding 40.
Terawan mengatakan vaksin Covid-19 sendiri akan didistribusikan sesuai dengan tahap pelaksanaan imunisasi Covid-19 yang sudah rutin berjalan.
Presiden Jokowi: Keselamatan Masyarakat Adalah Prioritas Tertinggi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan prioritas paling tinggi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Untuk itu, sejumlah tahapan ilmiah tengah dilakukan pemerintah dan wajib untuk diikuti.
"Kaidah-kaidah ilmiah ini sudah saya sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan dan keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi," ujarnya usai sidak simulasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, 18 November 2020.
Jokowi menjelaskan semua vaksin yang nantinya akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 merupakan vaksin yang terdaftar dan disetujui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Kriteria lain yang diharapkan dari vaksin ialah kemanfaatan dari vaksin Covid-19 tersebut haruslah maksimal.
"Semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk ke dalam daftarnya WHO, ini wajib. Harus masuk ke daftarnya WHO," ucapnya.
Nantinya, setelah vaksin-vaksin dimaksud telah masuk ke Indonesia, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus ditempuh. Untuk memastikan keamanan dari penggunaan vaksin itu.
BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai lembaga pengawas juga akan terlebih dahulu melakukan uji dan verifikasi standar. Untuk dapat mengeluarkan emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin tersebut.
Jokowi memperkirakan, sejumlah proses tersebut akan memakan waktu yang menyebabkan proses vaksinasi massal baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini atau awal tahun mendatang.
"Kita memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021 karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air," tuturnya.
Terkait distribusi vaksin tersebut, Presiden menyebut bahwa hal itu tidak mudah. Tiap vaksin dari produsen yang berbeda juga memiliki ketentuan penyimpanan dan pola distribusi yang berbeda-beda.
Hal inilah yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya untuk menjamin bahwa vaksin yang akan disuntikkan kepada masyarakat tidak mengalami kerusakan dan penurunan mutu.
"Kemudian siapa yang akan divaksin terlebih dahulu? Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, juga tenaga medis yang ada. Itu yang diberikan prioritas, ditambah TNI-Polri kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian kita semua," imbuh Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyatakan kesiapannya untuk menjadi yang terdepan dalam keikutsertaan vaksinasi Covid-19 apabila memang dibutuhkan.
"Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim saya diminta yang paling depan ya saya siap," tegasnya.
