Pemuda Muhammadiyah Desak Pemkot Hentikan Perang Kelompok di Makassar

Perang kelompok sudah sangat meresahkan warga dan telah banyak menelan korban jiwa

Muhammad Yunus
Selasa, 29 September 2020 | 16:25 WIB
Pemuda Muhammadiyah Desak Pemkot Hentikan Perang Kelompok di Makassar
Brimob Batalyon A Pelopor membubarkan perang kelompok di Makassar / Foto : Brimob Polda Sulsel

SuaraSulsel.id - Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar Awang Darmawan, mendesak Pemkot Makassar dan aparat kepolisian. Untuk menyelesaikan konflik antar pemuda yang memicu perang kelompok di Jalan Kandea.

Pasalnya, perang kelompok yang kerap terjadi di wilayah itu, sudah sangat meresahkan warga. Telah banyak menelan korban jiwa.

Seperti yang terjadi baru-baru ini, salah seorang pemuda yang belakangan diketahui merupakan kader Pemuda Muhammadiyah meninggal dunia. Setelah terkena busur panah di bagian dada saat perang kelompok terjadi.

Awang mengaku sangat menyesalkan kejadian itu dan menuntut agar polisi segera mengungkap tuntas kasus ini.

Baca Juga:Ketua KPU Makassar dan Satu Anggota KPU Terkonfirmasi Positif Covid-19

"Kita tentu menyayangkan insiden ini. Pemerintah dan polisi seharusnya mulai serius melacak akar masalahnya dan menghentikan konflik antar kelompok pemuda di sana," kata Awang, Selasa (29/9/2020).

Awang mengkritik pemerintah dan aparat yang seolah tak mampu menuntaskan konflik antar pemuda yang berkepanjangan di Kandea.

Menurut dia, konflik di sana seharusnya bisa dihentikan, asalkan pemerintah dan aparat kepolisian serius menuntaskan masalah ini.

"Perang antar pemuda di Kandea itu sudah lama terjadi. Mestinya pemerintah dan polisi sudah punya data soal akar masalah ini dan langkah yang terukur untuk menyetop tawuran kelompok di sana. Tapi pertanyaannya, apakah kita pernah serius untuk menyelesaikan masalah itu? Jawabannya tidak," ujar dia.

Awang meminta agar Pemkot dan aparat kepolisian untuk melakukan upaya serius dan strategis untuk mengakhiri konflik antar pemuda di Kandea. Sebelum nantinya budaya kekerasan ini semakin meluas dan membahayakan keselamatan warga.

Baca Juga:Lakoni Dua Laga Tandang, Robert Boyong Semua Pemain Persib ke Yogyakarta

"Bagi kita ada dua langkah penting yang harus dilakukan untuk segera mengakhiri budaya subversif ini. Pertama, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Kedua, pemerintah perlu menyiapkan pendekatan khusus dan upaya persuasif untuk mengurai akar masalah dan menuntaskannya dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda setempat," terangnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini