Termasuk hasil survei yang telah dilakukannya dan bukti-bukti pembayarannya. Bahkan foto-foto ketika Polmark mempresentasikan hasil surveinya ke tim di Makassar, itu ada semua.
"Kontrak menyebutkan Polmark bekerja untuk tujuan politik memenangkan Appi-Rahman. Jadi Polmark itu merupakan bagian dari kerja besar pemenangan Appi-Rahman," tegas Fadli.
Dengan demikian, menurut Fadli, apa pun yang dilakukan tim pemenangan dengan segala cara yang benar, tidak ada kebohongan atau pemalsuan data, selama sesuai hasil survei, itu merupakan kewenangan tim pemenangan.
"Menjadi aneh ketika Eep dan Polmark mengingkari informasi itu," ujar Ketua PSI Sulsel ini.
Baca Juga:Terkuak! Diisukan Positif Covid-19, Rahayu Saraswati Ternyata...
Fadli membeberkan, Tim Pemenangan Appi-Rahman telah melakukan kontrak kerja dengan PolMark untuk kegiatan pendampingan political marketing mulai 19 Agustus 2020. Dengan nilai kontrak Rp 1,5 milyar dan telah dibayarkan.
"Dalam perjanjian kontrak tersebut, kami berhak menerima bantuan semaksimal mungkin dalam komunikasi politik dan upaya pemenangan lainnya. Angka-angka elektabilitas yang tercantum dalam meme yang beredar seharusnya diafirmasi oleh PolMark karena angka-angka tersebut bersumber dari hasil survey mereka sendiri, namun faktanya justru dibantah oleh Eep dan PolMark. Ini ibarat Eep menyangkali anak yang dilahirkannya sendiri," katanya.
Dia mengatakan, integritas bagi orang Bugis-Makassar adalah kunci kemanusiaan. Sikap yang didasari harga diri, harkat dan martabat manusia Bugis-Makassar.
"Untuk hal ini, Eep tidak pantas berada dalam pusaran dinamika Makassar. Untuk itu kami pecat Eep dan usir PolMark Indonesia dari tanah Makassar," ujar Fadli.
Baca Juga:KPU Tetapkan DPS Pilkada Sergai 458.107, Terbanyak Pemilih Wanita
