Prof Najamuddin Abduh Shafa Pimpin MUI Sulsel Periode 2026-2031

SuaraSulsel.id -
Prof KH Najamuddin Abduh Shafa resmi menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan periode 2026-2031. Ia dilantik bersama jajaran pengurus baru di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, Sabtu 14 November 2026.

Pelantikan dan pengukuhan dilakukan Wakil Ketua Umum MUI Pusat KH Marsudi Syuhud. Prosesi tersebut menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru MUI Sulsel untuk lima tahun ke depan.

Usai pelantikan, KH Marsudi Syuhud berharap pengurus yang baru dapat segera menjalankan program kerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Dengan pelantikan ini, kami harap pengurus di tingkat wilayah bisa langsung bekerja dan berkarya demi kemaslahatan orang banyak," ujarnya.

Ia juga berpesan agar kepengurusan MUI Sulsel periode 2026-2031 mampu meninggalkan legacy atau warisan program yang bermanfaat bagi umat.

Menurutnya, kehadiran kepengurusan baru diharapkan membawa semangat baru dalam menjawab berbagai tantangan keumatan dan sosial di Sulawesi Selatan.

Dalam kepengurusan tersebut, Prof Andi Marjuni dipercaya sebagai Sekretaris Umum MUI Sulsel, sedangkan posisi Bendahara Umum dijabat Andi Thaswin.

Prof Andi Marjuni menyampaikan apresiasi kepada MUI Pusat atas amanah yang diberikan kepada jajaran pengurus MUI Sulsel.

Ia menegaskan komitmen organisasinya untuk terus berkhidmat kepada umat sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

Baca Juga: MUI Palu: LGBT Perilaku Bertentangan Dengan Islam

Ia menjelaskan, salah satu target utama kepengurusan periode 2026-2031 adalah mewujudkan kemaslahatan umat dan menjaga harmonisasi antarorganisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, MUI Sulsel berupaya merangkul berbagai perbedaan di tengah organisasi Islam agar tetap terjalin persatuan dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mencapai target tersebut, MUI Sulsel telah menyiapkan sejumlah program kerja jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan hasil kesepakatan rapat kerja.

Salah satu prioritasnya adalah digitalisasi tata kelola organisasi, termasuk penerapan sistem persuratan berbasis digital serta optimalisasi fungsi kesekretariatan.

Selain itu, setiap komisi dan bidang diminta menyusun jadwal kerja yang terukur.

Masing-masing juga diarahkan merumuskan program prioritas dan program pendukung agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan seluruh target organisasi dapat tercapai.