- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan kriteria cawapres pendamping Presiden Prabowo di Palu pada Sabtu (14/11).
- Haedar menegaskan cawapres harus berjiwa konstitusional, mengutamakan rakyat, serta mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
- Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara puncak Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
SuaraSulsel.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan sejumlah kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Haedar, sosok wakil presiden harus mampu membantu presiden menjalankan pemerintahan, berpijak pada konstitusi, membela kepentingan rakyat, serta menjadi figur yang dapat diterima seluruh elemen bangsa.
"Benar-benar yang bisa membantu presiden, berpijak pada konstitusi, membela sepenuhnya rakyat, dan menjadi milik semua," kata Haedar di sela Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).
Haedar menegaskan, kriteria tersebut tidak semata-mata merujuk pada nama atau latar belakang seseorang.
Hal yang lebih penting adalah pemikiran, orientasi, karakter, serta tindakan calon wakil presiden dalam menjalankan tanggung jawab kenegaraan.
"Bukan orang dalam kategori nama, tetapi orang dalam konteks pikiran, jiwa, orientasi tindakan dan langkah-langkah," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa calon wakil presiden harus menempatkan kepentingan negara, bangsa, dan tanah air di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, maupun golongan.
"Bahkan harus sudah selesai dengan dirinya sendiri," kata Haedar.
Menurut dia, penentuan wakil presiden merupakan bagian dari pertimbangan matang seorang presiden.
Baca Juga: Muhammadiyah Apresiasi Kebijakan Prabowo Tata Ulang Pengelolaan Sumber Daya Alam
Prabowo sebagai kepala negara memiliki otoritas untuk mengusulkan sosok yang dinilai tepat menjadi pendampingnya.
Haedar menilai, presiden membutuhkan wakil yang memiliki kesamaan pandangan dan dapat memberikan dukungan penuh dalam menjalankan pemerintahan.
"Karena presiden membutuhkan dukungan dari wapresnya, seia-sekata," tuturnya.
Saat ditanya apakah kriteria tersebut berlaku bagi calon dari partai politik maupun nonpartai, Haedar menyebut proses pemilihan tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti sebagai Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11).
Sementara itu, puncak Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sabtu, dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah tokoh Muhammadiyah yang kini menjabat di Kabinet Merah Putih.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Cek BSU 2026 di JMO dengan Mudah
- 6 Sabun Cuci Muka Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Fitur Pengkinian Data Rekening BSU Tidak Tersedia untuk Data Anda Maksudnya Apa?
- Habiburokhman Umumkan Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR Hari Ini, Disambut Tawa Anggota
- 10 Sepatu Lari 10K Terbaik, dari Brand Lokal hingga Internasional
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
-
Teruji Gelar Piala Gubernur, Lapangan Bakunge Dipilih Jadi Venue Final Sepak Bola Porprov Sulsel
-
Sulsel Jadi Pusat Desk Investasi KTI, Andi Sudirman: Perizinan Kini Lebih Mudah
-
Kementerian Investasi Buka Desk di Makassar, PSEL Rp3,5 Triliun Jadi Prioritas
-
Bongkar Makam Leluhur di Area Tambang Masmindo, Anggota DPRD Luwu Jadi Tersangka