Petani Rumput Laut Takalar Naik Kelas! Catat Usaha Lewat HP, Akses Modal Makin Gampang

SuaraSulsel.id - Sekitar 200 petani rumput laut di Kabupaten Takalar menjadi sasaran awal implementasi platform digital e-Seaweed.

Sebuah sistem yang dirancang untuk memperkuat pencatatan usaha, ketertelusuran rantai pasok, dan akses pembiayaan bagi petani rumput laut skala kecil.

Program tersebut merupakan kolaborasi International Labour Organization (ILO), Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Swiss, dan Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (KOSPERMINDO).

Implementasi e-Seaweed di Takalar menjadi bagian penting dari rangkaian program yang diluncurkan di Kawasan Industri Makassar (KIMA), Makassar, pada 24 September 2026.

Sebelumnya, para mitra program turun langsung ke Desa Ujung Baji, Kabupaten Takalar, pada 23 September.

Dalam kegiatan tersebut, petani rumput laut diperkenalkan dengan proses pendaftaran dan pendataan melalui sistem e-Seaweed.

Kegiatan lapangan itu sekaligus menjadi kesempatan untuk melihat langsung aktivitas petani dan mendorong pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di wilayah sentra rumput laut tersebut.

Pada tahap awal, sekitar 200 petani rumput laut di Takalar akan masuk ke dalam platform dari sekitar 2.000 petani yang menjadi anggota KOSPERMINDO.

Melalui e-Seaweed, aktivitas budidaya, pergudangan, transaksi, hingga data petani dicatat secara digital.

Baca Juga: Cabai Rawit di Gorontalo Tembus Rp120 Ribu per Kilogram, Petani Ungkap Penyebabnya!

Sistem ini diharapkan dapat memperkuat ketertelusuran komoditas, pengendalian mutu, dan visibilitas rantai pasok rumput laut dari tingkat petani.

Data tersebut juga dapat digunakan petani dan koperasi untuk menyusun perencanaan usaha serta proyeksi produksi.

Dorong Petani Takalar Lebih Mudah Akses Pembiayaan

Salah satu persoalan yang ingin dijawab melalui program ini adalah keterbatasan akses petani skala kecil terhadap pembiayaan formal.

Dengan pencatatan usaha yang lebih terstruktur, aktivitas ekonomi petani dapat membentuk rekam jejak digital yang dapat digunakan untuk mendukung akses terhadap layanan keuangan.

“Memperluas inklusi keuangan membutuhkan informasi yang andal, kapasitas usaha yang lebih kuat, serta ekosistem yang memungkinkan lembaga keuangan melayani usaha kecil dengan lebih baik,” ujar Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin.