- Jusuf Kalla membuka Rakerkonas APINDO ke-XXXV di Hotel Claro Makassar pada Senin, 3 Agustus 2026.
- Jusuf Kalla menekankan sinergi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menghadapi tekanan ekonomi global serta perubahan iklim.
- Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah mendorong produktivitas sektor ekspor serta menjaga keseimbangan hubungan industrial secara efektif.
SuaraSulsel.id - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.
Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla saat membuka Rapat Kerja dan Konsolidasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke-XXXV di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026).
Menurut JK, negara yang ingin maju harus memiliki tiga komponen utama yang saling mendukung, yakni pemerintahan yang baik, pengusaha yang produktif, serta masyarakat yang aktif sebagai konsumen sekaligus produsen.
“Suatu negara yang ingin maju selalu mempunyai tiga hal pokok yang menjadi penunjang ekonomi bangsa. Pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat,” ujar JK.
JK menjelaskan, pemerintah memiliki peran dalam menciptakan regulasi yang baik, membangun infrastruktur, serta menyediakan layanan publik yang efektif. Sementara pengusaha berperan menciptakan lapangan kerja, membangun industri, dan memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak.
“Yang membangun ekonomi adalah para pengusaha, karena pengusaha membuka lapangan pekerjaan, menciptakan industri, mempekerjakan banyak orang, dan membayar pajak,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara peran pemerintah dan mekanisme pasar. Menurutnya, perkembangan ekonomi dunia menunjukkan adanya perubahan pola, dari dominasi pasar bebas menuju peran negara yang kembali lebih kuat.
JK mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan kombinasi sistem ekonomi dan pemerintahan berbeda.
Menurutnya, keberhasilan ekonomi sangat bergantung pada keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan aktivitas dunia usaha.
Baca Juga: Kisah Rosyidah, Mantan Pekerja Migran yang Sukses Bangun UMKM Olahan Laut di Indramayu
“Yang penting adalah keseimbangan antara pemerintah dan dunia usaha,” jelasnya.
Tantangan Ekonomi Indonesia
Dalam kesempatan tersebut, JK menyebut ekonomi Indonesia saat ini menghadapi berbagai tekanan, baik dari faktor eksternal maupun internal.
Dari sisi global, konflik internasional seperti perang di Timur Tengah dan Ukraina berdampak terhadap kenaikan harga energi, biaya produksi, serta persaingan ekonomi yang semakin ketat, termasuk dengan Tiongkok.
“Pengaruh ekonomi dunia tidak bisa kita hindari. Harga minyak naik, ongkos naik, ekspor bisa turun,” ungkap JK.
Selain faktor global, JK juga menyoroti kebijakan domestik yang berdampak terhadap kondisi ekonomi, seperti peningkatan utang dan defisit anggaran yang perlu dikelola secara hati-hati.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Peringatan Keras Jusuf Kalla untuk Ekonomi RI : Sentil Kebijakan, Utang hingga Perubahan Iklim
-
22 Vespa Kesayangan Ludes Terbakar di KM Mutiara Sentosa II
-
Kenapa Putra Raja Gowa Tuntut Pencabutan Perda Lembaga Adat Daerah
-
Daftar Kapal Penyelamat Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II
-
Waduh! Pembangunan Stadion Sudiang Makassar Telat, DPR Minta Kontraktor Ngebut