Kenapa Putra Raja Gowa Tuntut Pencabutan Perda Lembaga Adat Daerah

SuaraSulsel.id - Putra Mahkota Kerajaan Gowa Andi Muhammad Imam menuntut pencabutan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2016 tentang Lembaga Adat Daerah (LAD) dengan menjadwalkan aksi besar pada 5-6 Agustus 2026 di Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

"Kita menuntut untuk mencabut Perda LAD ini dan meminta pengembalian Istana Balla Lompoa (rumah besar) kepada pihak keluarga kerajaan, agar muruah kerajaan Gowa atau Kesultanan Gowa dapat kembali (dihormati)," paparnya kepada wartawan usai memimpin gelar pasukan kerajaan di Istana Balla Lompoa, Gowa, Sabtu 1 Agustus 2026.

Menurut dia, selama ini Balla Lompoa dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa setelah Perda LAD ini diberlakukan.

Faktanya, selama ini masih ada keluarga kerajaan maupun putra mahkota memiliki hak setelah Raja Gowa ke-38 Andi Kumala Idjo Daeng Sila, mangkat.

"Masih pemerintah yang mengelola, padahal kami mempunyai bukti yang seharusnya pihak keluarga kerajaan yang tetap mengelola istana," tuturnya kepada wartawan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil rembuk bersama keluarga kerajaan dan pemangku adat maka diputuskan untuk mendesak DPRD Kabupaten Gowa untuk mencabut LAD tersebut dan melahirkan Perda baru yang sejalan dengan kultur adat istiadat Kerajaan Gowa.

Terkait mengapa baru sekarang dituntut, mengingat Perda ini sudah berjalan 10 tahun, kata Imam, sejak perda ini berlaku, polemik terus berlangsung bahkan menciptakan dualisme.

Selain itu, Bupati sebelumnya Adnan Purichta yang melahirkan perda ini masa jabatannya sudah selesai.

"Salah ketika kami harus menuntut pada saat beliau masih menjabat. Karena sudah selesai jabatannya, maka kami menuntut sekarang sebab tidak ada upaya penghalang-halangan," tuturnya.

Baca Juga: Pengakuan Mengejutkan Suami Bupati Gowa: Istri Selingkuh dengan Konsultan Politik

Sebelumnya, Imam dalam pidatonya saat apel gelar pasukan kerajaan di pelataran Istana Balla Lompoa menyampaikan, pihaknya menghormati Pemkab Gowa, maupun DPRD Gowa termasuk institusi negara, namun tidak menghilangkan hak masyarakat adat menyuarakan keadilan.

Selama bertahun-tahun, ungkap dia, keberadaan Perda LAD telah menimbulkan polemik, perpecahan, dan dualisme yang berkepanjangan di tengah masyarakat adat Gowa.

Perda tersebut dinilai telah menjauhkan hakikat adat dari akar sejarahnya. Adat yang seharusnya tumbuh dari masyarakat hukum adat, justru ditempatkan dalam konstruksi birokrasi yang menimbulkan konflik berkepanjangan.

Melalui amanah Keluarga Besar masyarakat adat Kesultanan Gowa, ia menyampaikan tuntutan dan sikap resmi.

Pertama, mendesak Pemerintah dan DPRD Gowa segera mencabut Perda LAD tersebut dan melahirkan Perda LAD yang baru sesuai peraturan Perundang-undangan yang sama kedudukannya dengan Kesultanan di Nusantara.

Kedua, meminta Pemkab Gowa mengakui kedaulatan pemimpin adat yaitu Sombayya ri Gowa (Raja Gowa), sebagai bentuk dukungan dan pengakuan Masyarakat Adat sebagaimana amanah Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Permendagri nomor 52 tahun 2014 sejalan dengan pasal 18B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945.