Rebutan Solar Berdarah di SPBU Makassar, Kenapa Pertamina Selalu Bilang Stok Aman?

SuaraSulsel.id - Antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Cokroaminoto, Kota Makassar, pada Sabtu, 18 Juli 2026, dini hari berubah menjadi lokasi tindak kekerasan.

Daeng Se're (31), seorang sopir truk menikam sesama sopir truk bernama Aswandi setelah cekcok akibat persoalan antrean solar.

Pelaku menyerang korban karena dianggap menyerobot barisan kendaraan yang telah mengular sejak pukul 02.30 Wita.

Peristiwa itu menjadi potret dari persoalan yang sudah berlangsung lebih dari sebulan terakhir di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan.

Di berbagai titik, antrean truk dan bus mengular hingga memakan badan jalan, memicu kemacetan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan kini berujung pada tindak kriminal.

Ironisnya di tengah kondisi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berulang kali menyatakan stok maupun distribusi Biosolar dalam kondisi aman.

Lalu mengapa antrean panjang tetap terjadi?

Antrean Mengular di Sejumlah SPBU

Fenomena antrean kendaraan pengangkut solar hampir setiap hari terlihat di sejumlah SPBU di Makassar dan sekitarnya.

Baca Juga: Mulai 1 Agustus, Makassar Tak Lagi Terima Sampah Campuran di TPA Tamangapa

Di antaranya SPBU Cokroaminoto, SPBU Universitas Hasanuddin (Unhas), SPBU Universitas Indonesia Timur (UIT), SPBU Polda Sulsel, SPBU Sudiang, SPBU Urip Sumoharjo dan SPBU Bawakaraeng.

Pada jam-jam tertentu, antrean kendaraan bahkan memanjang hingga ratusan meter dan memenuhi sebagian ruas jalan.

Bagi para sopir angkutan barang, menunggu berjam-jam bahkan hingga menginap di sekitar SPBU kini menjadi rutinitas baru demi mendapatkan solar bersubsidi.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar mengakui beberapa waktu terakhir terjadi lonjakan permintaan Biosolar, terutama dari kendaraan logistik yang melintas di jalur Trans Sulawesi.

Kata Deny, Pertamina telah meningkatkan penyaluran sekitar 10 hingga 15 persen setiap hari dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

"Memang beberapa waktu terakhir ada peningkatan demand. Mobil-mobil logistik sudah mulai meningkat lagi, terutama menuju jalur Trans Sulawesi," katanya, Selasa, 28 Juli 2026.

Namun, tambahan distribusi tersebut belum mampu menghilangkan antrean.

Mengapa Antrean Tetap Terjadi?

Pertamina menilai persoalan bukan semata-mata karena kurangnya pasokan.

Menurut Deny, banyak kendaraan bertangki besar sengaja berhenti di SPBU selama satu hingga dua hari untuk mengumpulkan kuota pengisian solar bersubsidi secara bertahap.

Sesuai ketentuan, setiap kendaraan hanya dapat membeli maksimal 200 liter Biosolar dalam sehari. Sementara kapasitas tangki sebagian truk mencapai 400 hingga 600 liter.

Akibatnya sebagian sopir memilih tetap berada di SPBU setelah memperoleh kuota hari pertama. Lalu kembali mengisi pada hari berikutnya hingga tangki penuh sebelum melanjutkan perjalanan.

"Tankinya ada yang 400 sampai 600 liter. Mereka isi 200 liter dulu, lalu belum mau jalan. Mereka menunggu besok untuk isi lagi sampai penuh," ujar Deny.

Selain itu, Pertamina juga mengakui masih menemukan praktik yang dikenal sebagai "truk helikopter", yakni kendaraan yang berulang kali berpindah SPBU untuk memperoleh solar bersubsidi melebihi ketentuan.

Untuk mengantisipasi praktik tersebut, Pertamina mengaku telah berkoordinasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan guna membentuk tim pengawasan bersama.

"Kami juga menempatkan marshal di SPBU dan mempercepat jam operasional menjadi pukul lima hingga enam pagi supaya antrean bisa terurai," katanya.

Pemprov Desak Segera Selesaikan

Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mengatakan pemerintah telah menerima penjelasan dari Pertamina bahwa distribusi Biosolar saat ini justru ditambah sekitar 15 persen dibandingkan kondisi normal.

Namun, menurutnya tambahan pasokan tersebut belum mampu mengurai antrean karena sebagian kendaraan memilih menunggu hingga tangki terisi penuh.

"Kalau mereka langsung jalan sebenarnya di sepanjang jalur Trans Sulawesi sudah ada jaminan stok tersedia. Jadi tidak perlu menunggu sampai penuh di satu SPBU," ujarnya.

Meski demikian, Jufri meminta persoalan tersebut segera diselesaikan. Ia menilai antrean panjang yang terus berulang tidak boleh menjadi kondisi yang dianggap normal.

"Pertanyaannya kan kalau emang stok normal, kenapa orang harus mengantre selama ini. Kami minta Pertamina segera menangani masalah ini," tegasnya.

Klaim Kuota Aman hingga Akhir Tahun

Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto memastikan kuota Biosolar maupun Pertalite di wilayah Sulawesi masih mencukupi hingga akhir tahun 2026.

Hingga akhir Juni, realisasi penyaluran Biosolar telah mencapai 54 persen dari kuota tahunan sebesar 744.937 kiloliter. Sementara Pertalite telah tersalurkan 49 persen dari kuota 1.136.082 kiloliter.

Menurut Lilik, apabila konsumsi masyarakat meningkat signifikan, Pertamina dapat mengusulkan penyesuaian kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Namun, hingga kini kondisi kuota masih dinilai aman.

"Penentu kuota BBM subsidi adalah BPH Migas, sedangkan Pertamina bertugas menyalurkan. Sampai saat ini kondisi kuota masih aman hingga akhir tahun," katanya.

Pertamina menyebut terus melakukan pemantauan stok di setiap SPBU, mempercepat distribusi, melakukan build up stok, menempatkan petugas marshal, hingga menambah jadwal pengiriman BBM apabila permintaan meningkat.

Perusahaan juga mengaku rutin memeriksa SPBU yang menunjukkan pola penyaluran tidak wajar, termasuk memanfaatkan rekaman CCTV dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan maupun penimbunan BBM subsidi.

Namun, bagi para sopir yang setiap hari menghabiskan waktu berjam-jam di depan dispenser solar, berbagai penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mendasar.

Jika stok benar-benar aman dan distribusi disebut berjalan normal, mengapa antrean panjang masih terjadi hampir setiap hari, bahkan hingga memicu kemacetan dan konflik sosial?

Kasus penikaman di SPBU Cokroaminoto menjadi pengingat bahwa persoalan distribusi BBM subsidi kini tak lagi sekadar soal pasokan energi.

Ketika antrean berlangsung berlarut-larut tanpa solusi yang dirasakan di lapangan, dampaknya menjalar menjadi persoalan ketertiban, keselamatan, hingga keamanan masyarakat.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing