Mahasiswa Makassar Sebut Program Makan Bergizi Gratis Ladang Korupsi

SuaraSulsel.id - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di bawah Flyover AP Pettarani-Urip Sumoharjo, Makassar, Senin, 15 Juni 2026.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 17.00 wita itu sempat menyebabkan kemacetan panjang setelah massa menutup ruas jalan dan membakar ban bekas di tengah jalan.

Sementara itu, arus kendaraan dari arah Jalan AP Pettarani menuju Urip Sumoharjo maupun sebaliknya tersendat. Sejumlah pengendara terpaksa mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan.

Dalam aksinya, massa secara bergantian menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara.

Mereka mengangkat berbagai isu nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat dan menuntut adanya perubahan kebijakan pemerintah.

Mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi itu menyuarakan tuntutan bertajuk Reformasi Jilid II.

Menurut mereka, kondisi sosial dan ekonomi saat ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan negara.

Salah satu sorotan utama massa adalah struktur kabinet pemerintahan yang dinilai terlalu besar yang justru membebani anggaran negara.

Mereka menilai efisiensi birokrasi harus menjadi prioritas di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Baca Juga: Kronologi Pasien Tikam Pasien di RSUP Wahidin: Pelaku Mondar-mandir Sebelum Beraksi

Selain itu, massa juga menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang dinilai berdampak pada meningkatnya harga BBM dan berbagai kebutuhan pokok.

Kondisi tersebut, menurut mereka, semakin menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

"Kami melihat rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup meningkat, sementara kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan," teriak orator dalam aksi tersebut.

Tak hanya isu ekonomi makro, mahasiswa juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang belakangan menjadi perhatian publik, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Massa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kedua program tersebut.

Mereka menilai program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak membuka ruang penyimpangan anggaran.