- PC PMII Kota Makassar menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah pada Jumat, 12 Juni 2026 atas kebijakan bermasalah.
- Organisasi tersebut menyoroti isu anggaran pendidikan, kenaikan biaya hidup, PHK massal, serta ancaman terhadap kebebasan berpendapat masyarakat.
- PMII Makassar mengancam akan menggalang aksi "Reformasi Total Jilid II" jika tuntutan perbaikan kebijakan tidak segera direspons pemerintah.
Mereka menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang harus dijamin dan dilindungi.
Atas dasar itu, PMII Makassar menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, meminta pemerintah memperkuat independensi lembaga hukum dan menjamin prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan.
Kedua, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan anggaran yang dinilai berdampak terhadap sektor pendidikan.
Ketiga, mendesak pemerintah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, termasuk mengendalikan harga kebutuhan pokok serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Keempat, menolak berbagai kebijakan yang dianggap berpotensi mengurangi ruang kebebasan sipil dan partisipasi publik dalam demokrasi.
Hariandi menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Ia mengatakan PMII Makassar membuka ruang dialog dengan pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan melakukan konsolidasi gerakan yang lebih besar apabila aspirasi mereka tidak mendapat perhatian.
"Kami berharap pemerintah mendengar dan merespons berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Namun jika tidak ada itikad baik untuk memperbaiki keadaan, maka kami akan melakukan konsolidasi bersama elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, serikat buruh, dan masyarakat sipil," tegasnya.
Baca Juga: ISNU Kritik Rencana Penutupan Prodi Kependidikan: Jangan Hanya Kejar Target Industri
PMII Makassar bahkan mengaku telah menyiapkan langkah konsolidasi dengan berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di Kota Makassar.
Mereka menyebut gerakan tersebut sebagai upaya mengawal demokrasi sekaligus menyuarakan berbagai persoalan yang dianggap belum mendapatkan penyelesaian.
"Kami menyerukan konsolidasi total secara massal kepada seluruh elemen OKP Cipayung Plus, BEM lintas kampus, serikat buruh, dan masyarakat sipil di Kota Makassar untuk bersama-sama turun ke jalan menjemput gerbang Reformasi Jilid 2," tegas Hariandi.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Tak Terima Disita, Pemilik Emas dan Uang Sitaan Kejagung di Kasus Febrie Bakal Ajukan Praperadilan
- Serum Viva untuk Flek Hitam Warna Apa? Ini 2 Varian Terbaiknya
- 5 Rekomendasi Parfum Aroma Vanilla di Alfamart, Wangi Mewah Tahan Lama untuk Harian
Pilihan
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
-
Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
Terkini
-
Pemuda Sinjai Merantau Demi Biayai Adik, Tewas Dikeroyok Massa
-
Dugaan Asusila Guru SD di Patimpeng Bone Disorot, SEMMI: Tolak Damai !
-
Unhas Ungkap Riwayat Akademik Siti Zahra, Dokter Internship Ditemukan Tewas di Kalibata City
-
Dituduh Curi Motor, Pria Asal Sinjai Tewas Dikeroyok Massa di Indomaret
-
Gubernur Sulsel Ground Breaking Ruas Rantepao-Pangala-Baruppu