- PC PMII Kota Makassar menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah pada Jumat, 12 Juni 2026 atas kebijakan bermasalah.
- Organisasi tersebut menyoroti isu anggaran pendidikan, kenaikan biaya hidup, PHK massal, serta ancaman terhadap kebebasan berpendapat masyarakat.
- PMII Makassar mengancam akan menggalang aksi "Reformasi Total Jilid II" jika tuntutan perbaikan kebijakan tidak segera direspons pemerintah.
Mereka menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang harus dijamin dan dilindungi.
Atas dasar itu, PMII Makassar menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, meminta pemerintah memperkuat independensi lembaga hukum dan menjamin prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan.
Kedua, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan anggaran yang dinilai berdampak terhadap sektor pendidikan.
Ketiga, mendesak pemerintah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, termasuk mengendalikan harga kebutuhan pokok serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Keempat, menolak berbagai kebijakan yang dianggap berpotensi mengurangi ruang kebebasan sipil dan partisipasi publik dalam demokrasi.
Hariandi menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah agar lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Ia mengatakan PMII Makassar membuka ruang dialog dengan pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan melakukan konsolidasi gerakan yang lebih besar apabila aspirasi mereka tidak mendapat perhatian.
"Kami berharap pemerintah mendengar dan merespons berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Namun jika tidak ada itikad baik untuk memperbaiki keadaan, maka kami akan melakukan konsolidasi bersama elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, serikat buruh, dan masyarakat sipil," tegasnya.
Baca Juga: ISNU Kritik Rencana Penutupan Prodi Kependidikan: Jangan Hanya Kejar Target Industri
PMII Makassar bahkan mengaku telah menyiapkan langkah konsolidasi dengan berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil di Kota Makassar.
Mereka menyebut gerakan tersebut sebagai upaya mengawal demokrasi sekaligus menyuarakan berbagai persoalan yang dianggap belum mendapatkan penyelesaian.
"Kami menyerukan konsolidasi total secara massal kepada seluruh elemen OKP Cipayung Plus, BEM lintas kampus, serikat buruh, dan masyarakat sipil di Kota Makassar untuk bersama-sama turun ke jalan menjemput gerbang Reformasi Jilid 2," tegas Hariandi.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
Masa Pensiun Lebih Terencana, BRI DPLK Mudah Dibuka lewat BRImo dan Berbonus
-
Cemburu Buta, Suami di Bone Tega Siksa dan Bakar Istri Hidup-hidup
-
Waspada Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang di Sulsel hingga 17 September
-
Antrean BBM Mulai Berdampak ke Harga Pangan di Pasar Tradisional Makassar
-
Pekerja Telkom Akses Tewas Tertimpa Tembok Beton di Gowa