- Kepala DP2KB Sulteng, Herry Mulyadi, melontarkan kata kasar kepada jurnalis Rian Afdal saat diwawancarai di Palu, Senin (4/5/2026).
- Peristiwa terjadi ketika jurnalis meminta konfirmasi mengenai kebijakan jasa pelayanan tenaga kesehatan di RSUD Undata, Sulawesi Tengah.
- Herry Mulyadi telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan media di kemudian hari.
Meski mendapat perlakuan tersebut, Rian tetap menahan diri. Ia sempat mempertanyakan alasan dirinya disebut demikian.
Herry justru menanggapi dengan nada yang sama, menyebut topik yang ditanyakan tidak “bernilai” dan tidak “menjual”.
Dalam momen itu, turut berada di lokasi mantan Wakil Direktur Undata, Natsir.
Rian juga mengaku sempat mendapat pernyataan bernada tekanan, “mau berteman atau mau cari masalah”.
Rian menegaskan, upaya konfirmasi itu bukan tanpa dasar. Ia sudah beberapa kali mencoba mengatur jadwal wawancara dengan Herry sebelumnya.
Pada 28 April 2026, ia mendatangi kantor yang bersangkutan dan mengirim pesan untuk wawancara, namun dijawab masih rapat. Keesokan harinya, ia kembali menghubungi, tetapi Herry menyebut sedang berada di DPRD dan akan mengabari.
“Karena sulit ditemui, saya manfaatkan momen pelantikan itu untuk konfirmasi langsung,” jelasnya.
Menurut Rian, ia tertarik menelusuri isu tersebut karena adanya keluhan dari tenaga kesehatan (nakes). Mereka mengeluhkan terkait pembagian jasa pelayanan yang dinilai tidak sebanding dengan beban kerja.
Selain itu, Rian juga ingin mengonfirmasi informasi soal tim perumus pembagian jasa yang disebut-sebut melibatkan orang-orang dekat direktur saat itu.
Baca Juga: Polisi Diserang Warga Saat Penggerebekan Narkoba di Palu
Sementara itu, Herry Mulyadi yang dikonfirmasi terpisah menegaskan tidak memiliki niat menghina atau merendahkan jurnalis.
Menurutnya, kata tersebut terlontar sebagai bagian dari gaya bicara sehari-hari yang tidak dimaksudkan secara personal.
Ia juga menyampaikan bahwa konteks ucapannya bukan ditujukan langsung sebagai label kepada jurnalis.
"Sekali lagi saya mohon maaf atas kehilafan dalam bertutur," ujarnya.
Ke depan, ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi agar hal serupa tidak terulang.
Beberapa waktu lalu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mewajibkan organisasi perangkat daerah (OPD), untuk membuka informasi publik kepada media massa.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Mau Tambah Daya Listrik Rumah? PLN Beri Diskon 50% Spesial Kemerdekaan, Cuma Sampai Tanggal Ini
-
Kebijakan Baru Pemkot Makassar Bikin Pusing Pemulung dan Pengangkut Sampah
-
Naik Hercules TNI AU, 30 Ton Bantuan Pemprov Sulsel Meluncur ke Titik Gempa NTT
-
Kado Kemerdekaan, Gubernur Sultra Turunkan Pajak Kendaraan Lama hingga 23 Persen
-
Tanggap Gempa NTT, BRI Peduli Hadirkan 3 Posko Logistik dan 1 Dapur Umum