Inovasi Baru di Embarkasi Makassar, Ibadah 16.750 Jemaah Haji Lebih Aman

SuaraSulsel.id - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi di Embarkasi Makassar dipastikan siap sepenuhnya.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyatakan kesiapan untuk melayani sebanyak 16.750 jemaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi ini.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan yang juga Ketua PPIH Embarkasi Makassar, Ikbal Ismail menegaskan seluruh persiapan telah rampung, termasuk untuk keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama.

Ia menjelaskan jemaah kloter 1 yang berasal dari Kabupaten Soppeng dijadwalkan tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada pukul 08.00 Wita, sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci pada pukul 03.20 Wita keesokan harinya.

Sementara itu, kloter 2 asal Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) akan diterima pada pukul 11.00 Wita dan diberangkatkan pukul 07.00 Wita.

"Seluruh stakeholder yang tergabung dalam PPIH Embarkasi Makassar siap memberikan pelayanan terbaik bagi tamu Allah," ujar Ikbal, Senin, 20 April 2026.

Secara keseluruhan, Embarkasi Makassar tahun ini melayani jemaah yang terbagi dalam 43 kelompok terbang.

Para jemaah berasal dari delapan provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Selain kesiapan teknis, terdapat pula sejumlah inovasi dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

Baca Juga: Hati-hati! 5 Modus Penipuan Haji Ilegal yang Incar Uang Anda

Salah satu yang paling menonjol adalah distribusi Kartu Nusuk yang kini dilakukan lebih awal, yakni saat jemaah masih berada di Asrama Haji Embarkasi Makassar.

Sebelumnya, kartu tersebut baru diberikan setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Namun mulai tahun ini, kebijakan tersebut diubah untuk mempermudah proses pelayanan dan mobilitas jemaah.

"Kartu Nusuk ini sangat membantu jemaah karena menjadi identitas resmi selama di Tanah Suci," jelas Ikbal.

Kartu Nusuk merupakan kartu identitas digital berbentuk smart card yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi sejak 2024. Kartu ini wajib dimiliki setiap jemaah haji karena memuat data penting seperti identitas pribadi, nomor paspor, hingga informasi akomodasi.

Selain itu, kartu ini dilengkapi dengan kode QR atau chip yang digunakan petugas untuk verifikasi akses, termasuk masuk ke Kota Makkah dan kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Dengan sistem ini, pemerintah Arab Saudi juga dapat mencegah keberadaan jemaah ilegal selama musim haji.