Inflasi Sulsel Tak Baik-baik Saja, Emas dan Skincare Jadi Biang Kerok Kenaikan Harga

SuaraSulsel.id - Angka inflasi Sulawesi Selatan pada awal tahun 2026 menunjukkan sinyal yang perlu diwaspadai. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year) Sulsel telah menyentuh 4,11 persen. 

Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan menjadi perhatian serius dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 13 Februari 2026.

Beberapa kabupaten/kota bahkan mencatatkan angka yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi. 

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulsel mengingatkan daerah-daerah seperti Sidrap, Wajo, Parepare, Makassar, Luwu Timur, Palopo, dan Bone agar mewaspadai lonjakan harga. 

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menjadi sorotan karena inflasinya menembus 5,63 persen, jauh di atas angka nasional.

Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda menyebut inflasi awal tahun ini memang lebih tinggi dari standar yang diharapkan. 

Secara bulanan (month to month), angka inflasi idealnya berada di bawah 0,29 persen. Namun saat ini, kenaikannya sudah melampaui 5 persen.

"Inflasi awal tahun ini sudah harus diwaspadai. Ada peningkatan permintaan, dan pedagang pasti menyesuaikan harga. Ini perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Baca Juga: Tim SAR Temukan Dompet hingga Pelampung di Jalur Ekstrem, Medan Curam Jadi Tantangan Berat

Menariknya, pemicu utama inflasi kali ini bukan semata bahan pokok seperti beras atau minyak goreng, melainkan harga emas yang terus merangkak naik. 

Di Sulsel, emas tercatat menjadi penyumbang inflasi tertinggi dengan kontribusi sekitar 8,16 persen. Selain itu, komoditas ikan segar seperti ikan layang (8,24 persen), cakalang (7,67 persen), dan bandeng juga ikut mendorong kenaikan harga terutama akibat cuaca buruk yang memengaruhi pasokan.

Rizki menekankan pentingnya penguatan strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.

Ia mendorong pemerintah daerah memperbanyak Gerakan Pasar Murah untuk menyeimbangkan lonjakan permintaan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya perencanaan tanam dan panen yang terkoordinasi. 

"Biasanya cabai naik menjelang Lebaran. Mestinya tiga bulan sebelumnya sudah ditanam, bahkan di pekarangan rumah. Jadi saat hari keagamaan tiba, sudah bisa dipetik hasilnya," katanya.