Tembus Rp16,83 Triliun, Siapa Penerima KUR Terbanyak di Sulsel?

SuaraSulsel.id - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulsel mencapai Rp16,83 triliun sepanjang tahun 2025.

"Untuk KUR tahun 2025 itu tersalurkan Rp16,83 triliun dan secara tahunan year on year itu tumbuh 0,35 persen dibanding Rp16,78 triliun di tahun sebelumnya," ujar Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sulawesi Selatan, Supendi di Makassar, Kamis (29/1).

Supendi mengatakan penyaluran ini juga disertai subsidi bunga sebesar Rp1,52 triliun dan telah menjangkau 283.989 debitur di berbagai kabupaten/kota.

Dia menjelaskan sektor pertanian menjadi penerima penyaluran KUR terbesar dengan berhasil tersalurkan sebesar Rp8,46 triliun.

Kondisi ini mencerminkan kuatnya peran sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah sekaligus penopang ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.

Selain pertanian, sektor perdagangan juga menerima porsi besar dengan total penyaluran Rp5,12 triliun.

Sementara itu, sektor jasa tercatat memperoleh penyaluran KUR sebesar Rp1,12 triliun. Adapun sektor lainnya menerima pembiayaan sebesar Rp2,13 triliun.

"Sebaran penyaluran ini menunjukkan bahwa KUR terus dimanfaatkan oleh pelaku usaha lintas sektor untuk memperkuat modal kerja dan mengembangkan usaha produktif," katanya.

Supendi mengungkapkan bahwa penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Bone.

Baca Juga: Ekonomi Sulsel Disiapkan Lebih Tangguh, Ini Strategi Pemprov Sulsel

Ia berharap tingginya penyaluran di daerah tersebut dapat menjadi pemicu pemerataan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah lain di Sulawesi Selatan.

Pemerintah, kata dia, terus mendorong optimalisasi KUR agar mampu memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia mengaku, pihak perbankan juga telah mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan penyaluran pada sektor usaha perikanan, apalagi perbankan juga bertekad menjaga kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di bawah 2 persen.