- Pemblokiran Jalan Trans Sulawesi sejak 23 Januari 2026 oleh demonstran menyebabkan krisis stok BBM dan LPG di Luwu Raya.
- Dampak langsung pemblokiran adalah SPBU kehabisan stok dan harga bensin eceran melonjak drastis hingga Rp50 ribu per liter.
- Pertamina meminta bupati Luwu Raya bernegosiasi agar distribusi energi melalui jalur yang ditutup dapat segera dibuka.
"Dari informasi Senin sore ini, mobil tangki BBM dan LPG sudah mulai mobilisasi secara bertahap. Tapi masih menunggu jalur benar-benar bersih dan aman dilalui," jelasnya.
Ia menegaskan Pertamina selalu berada dalam kondisi siaga. Begitu akses jalan kembali terbuka, armada pengangkut BBM dan LPG akan langsung bergerak tanpa menunggu waktu lama.
Hal senada disampaikan Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, T. Muhammad Rum.
Kata Rum, perusahaan saat ini berada dalam status standby operasional penuh.
"Begitu akses Jalan Trans Sulawesi di Desa Marabuana, Kabupaten Luwu dinyatakan aman dan bisa dilalui, kami akan langsung mendistribusikan BBM dan LPG secara menyeluruh ke SPBU, SPBE, dan lembaga penyalur di Kabupaten Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara," ujar Rum.
Sejak terjadinya penahanan arus lalu lintas akibat aksi masyarakat, Pertamina memilih mengedepankan prinsip keselamatan. Seluruh armada distribusi disiagakan di titik-titik aman untuk menghindari risiko terhadap awak dan kendaraan.
Sebagai langkah kesiapsiagaan, Pertamina Patra Niaga menyiagakan 13 unit mobil tangki dari Fuel Terminal (FT) Palopo.
Armada tersebut siap diberangkatkan sewaktu-waktu untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak begitu jalur dibuka.
Dalam proses penyaluran, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) guna memastikan distribusi energi berjalan aman, tertib, dan lancar. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga roda perekonomian masyarakat Luwu Raya tetap bergerak.
Baca Juga: Dari Janji Soekarno Hingga Blokade: Mengapa Tuntutan Provinsi Luwu Raya Mendesak di 2026?
Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan. Perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan bekerja maksimal menjaga ketahanan energi daerah, sambil tetap menghormati dinamika dan aspirasi masyarakat yang berkembang.
Sementara itu, hingga Senin, 25 Januari 2026, aksi demonstrasi masih berlangsung di sejumlah titik.
Di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu massa bahkan menempatkan sebuah alat berat ekskavator tepat di badan jalan untuk menghalangi kendaraan melintas. Sebagian massa juga menebang pohon dan mengecor badan jalan yang membuat akses semakin sulit dibuka.
Aksi tersebut merupakan bagian dari tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya sebagai daerah otonomi baru.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mengingatkan bahwa penutupan jalan justru berpotensi merugikan masyarakat Luwu sendiri.
"Kalau jalan ditutup dampaknya ke orang Luwu juga. Bagaimana kalau ada warga sakit yang harus dirujuk? Bagaimana suplai kebutuhan pokok, termasuk BBM? Kalau mobil tangki terhalang, kelangkaan BBM tak terhindarkan, ujungnya harga naik, dan yang paling dirugikan adalah rakyat," kata Jufri.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Tak Kuat Gaji PPPK, Bolehkah Pemda Berhentikan Pegawai? Ini Penjelasan Resmi BKN
-
Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah, Ini Penyebabnya
-
Pemkab Kolaka Sewa 6 Pesawat Wings Air 2,7 Miliar untuk Calon Haji 2026
-
Gubernur Sulsel: Permudah Penempatan ASN Berkualitas
-
DPRD Sulsel Rekomendasikan Tambang Emas di Enrekang Ditutup