Dari Janji Soekarno Hingga Blokade: Mengapa Tuntutan Provinsi Luwu Raya Mendesak di 2026?

SuaraSulsel.id - Pada Jumat, 23 Januari 2026, jalur Trans Sulawesi yang melintasi wilayah Luwu Raya terputus total.

Sejumlah titik jalan nasional diblokade massa, sebagian dicor, sebagian lain ditutup dengan batang pohon dan ban terbakar.

Arus logistik terhenti. Ratusan kendaraan mengular dan distribusi bahan bakar tersendat.

Aksi itu bukan yang pertama. Namun skalanya kali ini berbeda.

Demonstrasi besar berlangsung serentak di Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

Hingga Senin, 26 Januari 2026, aksi akan berlanjut di empat daerah tersebut.

Dampaknya pun langsung terasa. SPBU kehabisan stok, harga bensin eceran melonjak hingga Rp50 ribu per liter, dan pasokan bahan pokok terganggu.

Di balik aksi tersebut, satu tuntutan kembali mengemuka dengan cara yang lebih keras dari sebelumnya.

Demonstran menuntut pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Baca Juga: Demo Pemekaran Luwu Raya Ricuh, Tujuh Satpol PP Terluka

Isu pemekaran Luwu Raya sejatinya bukan barang baru. Wacana ini telah hidup selama lebih dari enam dekade.

Pertama kali muncul pada awal 1960-an, ketika Presiden Soekarno menjanjikan status daerah istimewa bagi Luwu, wilayah bekas kerajaan yang memiliki sejarah politik dan kultural panjang di Sulawesi Selatan.

Sejak itu tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya -- mencakup Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur -- terus muncul tenggelam.

Setiap tahun, pada 23 Januari yang diperingati sebagai Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL), deklarasi serupa selalu disuarakan.

Yang berubah pada 2026 adalah intensitas dan bentuk perlawanannya yang jauh lebih besar.

Sejak 5 Januari 2026, gelombang demonstrasi mulai berlangsung secara konsisten.