SPBU Kehabisan Stok, Bensin Dijual Rp50 Ribu/Liter Akibat Blokade Jalan Luwu

SuaraSulsel.id - Puluhan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan ratusan pangkalan LPG di wilayah Luwu Raya kini berada dalam kondisi krisis stok.

Terhambatnya distribusi energi ini terjadi setelah aksi pemblokiran Jalan Trans Sulawesi oleh mahasiswa dan masyarakat yang menuntut pembentukan Provinsi Luwu Raya sejak Jumat, 23 Januari 2026.

Aksi tersebut membuat jalur utama penghubung Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah lumpuh total.

Tidak satu pun kendaraan diizinkan melintas, termasuk mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG.

Akibatnya, suplai energi ke wilayah Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur tersendat sejak akhir pekan lalu.

Dampaknya langsung terasa. SPBU kehabisan stok, harga bensin eceran melonjak hingga Rp50 ribu per liter, dan pasokan bahan pokok terganggu.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bahkan mengambil langkah khusus dengan menyurati para bupati di wilayah Luwu Raya.

Perusahaan meminta pemerintah daerah ikut bernegosiasi dengan massa aksi agar akses jalan dibuka setidaknya untuk kendaraan pengangkut BBM dan LPG, demi mencegah krisis energi yang lebih luas.

Sales Area Manager Sulselbar Pertamina Patra Niaga, Rainier Axel Siegfried Gultom mengakui kondisi stok di sejumlah daerah sudah berada pada titik kritis.

Baca Juga: Dari Janji Soekarno Hingga Blokade: Mengapa Tuntutan Provinsi Luwu Raya Mendesak di 2026?

Terutama di wilayah yang jaraknya jauh dari depot pengisian seperti Luwu Utara dan Luwu Timur.

"Iya, kondisi stok sudah kritis," ujar Rainier Axel saat dikonfirmasi, Senin, 25 Januari 2026.

Ia merinci terdapat 19 SPBU yang bergantung pada jalur distribusi di Luwu Utara dan Luwu Timur.

Selain itu, terdapat dua Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Luwu Utara, 13 agen LPG yang melayani Luwu Utara dan Luwu Timur, serta sekitar 700 pangkalan LPG yang terdampak langsung akibat terhentinya distribusi.

Kata Rainier, sejak massa menutup akses jalan, penyaluran BBM dan LPG praktis terhenti.

Hingga Senin sore, mobilisasi armada mulai dibuka secara perlahan sembari menunggu pembersihan jalur.

"Dari informasi Senin sore ini, mobil tangki BBM dan LPG sudah mulai mobilisasi secara bertahap. Tapi masih menunggu jalur benar-benar bersih dan aman dilalui," jelasnya.

Ia menegaskan Pertamina selalu berada dalam kondisi siaga. Begitu akses jalan kembali terbuka, armada pengangkut BBM dan LPG akan langsung bergerak tanpa menunggu waktu lama.

Hal senada disampaikan Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, T. Muhammad Rum.

Kata Rum, perusahaan saat ini berada dalam status standby operasional penuh.

"Begitu akses Jalan Trans Sulawesi di Desa Marabuana, Kabupaten Luwu dinyatakan aman dan bisa dilalui, kami akan langsung mendistribusikan BBM dan LPG secara menyeluruh ke SPBU, SPBE, dan lembaga penyalur di Kabupaten Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara," ujar Rum.

Sejak terjadinya penahanan arus lalu lintas akibat aksi masyarakat, Pertamina memilih mengedepankan prinsip keselamatan. Seluruh armada distribusi disiagakan di titik-titik aman untuk menghindari risiko terhadap awak dan kendaraan.

Sebagai langkah kesiapsiagaan, Pertamina Patra Niaga menyiagakan 13 unit mobil tangki dari Fuel Terminal (FT) Palopo.

Armada tersebut siap diberangkatkan sewaktu-waktu untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak begitu jalur dibuka.

Dalam proses penyaluran, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) guna memastikan distribusi energi berjalan aman, tertib, dan lancar. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga roda perekonomian masyarakat Luwu Raya tetap bergerak.

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan. Perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan bekerja maksimal menjaga ketahanan energi daerah, sambil tetap menghormati dinamika dan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Sementara itu, hingga Senin, 25 Januari 2026, aksi demonstrasi masih berlangsung di sejumlah titik.

Di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu massa bahkan menempatkan sebuah alat berat ekskavator tepat di badan jalan untuk menghalangi kendaraan melintas. Sebagian massa juga menebang pohon dan mengecor badan jalan yang membuat akses semakin sulit dibuka.

Aksi tersebut merupakan bagian dari tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya sebagai daerah otonomi baru.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mengingatkan bahwa penutupan jalan justru berpotensi merugikan masyarakat Luwu sendiri.

"Kalau jalan ditutup dampaknya ke orang Luwu juga. Bagaimana kalau ada warga sakit yang harus dirujuk? Bagaimana suplai kebutuhan pokok, termasuk BBM? Kalau mobil tangki terhalang, kelangkaan BBM tak terhindarkan, ujungnya harga naik, dan yang paling dirugikan adalah rakyat," kata Jufri.

Ia berharap para kepala daerah di Tanah Luwu dapat mengambil langkah bijak. Menurutnya, perjuangan aspirasi daerah adalah hal yang sah dan patut dihargai, tapi harus tetap mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar.

"Bupati-bupati di Tanah Luwu adalah orang bijak, paham apa yang harus dilakukan karena boleh kita berjuang (untuk DOB). Kita sangat mengapresiasi itu keinginan baik, tapi harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat Luwu," tegasnya.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing