Tiga Warga Manado Dicegat Imigrasi Makassar, Mau ke Kamboja

SuaraSulsel.id - Upaya tiga warga Manado, Sulawesi Utara untuk berangkat ke Kamboja berhasil digagalkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar.

Ketiganya dicegat saat transit di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar karena diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berkedok tawaran pekerjaan di luar negeri.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio mengatakan ketiga calon penumpang tersebut terdeteksi melalui sistem Passenger Analysis Unit (PAU)

Sebuah alat analisis penumpang yang digunakan untuk memantau pola perjalanan warga negara Indonesia ke luar negeri.

"Begitu penumpang check in, sistem kami langsung membaca tujuan dan pola perjalanannya. Dari situ muncul indikasi yang perlu didalami," ujar Abdi, Selasa, 23 Desember 2025.

Setelah dilakukan wawancara dan pendalaman, ketiganya mengaku berangkat dari Manado dengan tujuan awal ke Thailand.

Namun, rencana sebenarnya adalah melanjutkan perjalanan darat menuju Kamboja.

Mereka juga mengaku mendapatkan tawaran pekerjaan melalui media sosial dari seseorang yang tidak mereka kenal secara langsung.

"Modusnya klasik. Ditawari kerja lewat medsos, tidak tahu siapa yang menghubungi, tidak ada kontrak kerja yang jelas. Ini sangat rawan TPPO," jelas Abdi.

Baca Juga: WNA Asal Filipina Menyamar Sebagai Warga Negara Indonesia di Palu

Kasus ini menambah daftar panjang warga Indonesia yang nyaris terjerat praktik perdagangan orang ke negara-negara Asia Tenggara.

Khususnya Kamboja yang belakangan dikenal sebagai salah satu tujuan sindikat penipuan daring atau online scam.

Sebelumnya, pemerintah mencatat sedikitnya 33 warga negara Indonesia asal Sulawesi Utara diduga menjadi korban penipuan perusahaan online scam di Kamboja.

Mereka bahkan sempat dipulangkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Sementara itu, Abdi memastikan hingga kini belum ditemukan warga Sulawesi Selatan yang terindikasi berangkat ke Kamboja.

Walau demikian, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena banyak warga memilih jalur ilegal ke luar negeri.

"Kalau dari Sulsel yang sering kami temukan itu berangkat ilegal ke Malaysia. Jadi pengawasan kami perketat, baik di bandara, pelabuhan maupun saat permohonan paspor," katanya.

Sedianya Imigrasi Makassar, lanjut Abdi, tidak serta-merta menolak permohonan paspor.

Pemohon yang dinilai bermasalah justru diberi waktu hingga 30 hari untuk melengkapi dokumen dan menjelaskan tujuan perjalanan.

"Kami malah memfasilitasi kalau mereka memang Pekerja Migran Indonesia (PMI) resmi. Bahkan ada program nol rupiah untuk PMI yang pertama kali berangkat, asalkan sesuai prosedur," ujarnya.

Namun pada praktiknya, masih banyak calon PMI yang memilih jalur tidak resmi atau jalur tikus.

Meski begitu, Abdi menegaskan hingga kini belum ditemukan warga Sulsel yang mengurus paspor di Makassar untuk tujuan Kamboja.

Sepanjang 2025, Kantor Imigrasi Makassar mencatat sebanyak 1.015 permohonan paspor ditolak.

Mayoritas penolakan terjadi karena tujuan bekerja ke luar negeri tidak sesuai prosedur, serta permohonan paspor untuk ibadah haji nonprosedural.

"Kami juga menolak 58 calon jemaah haji karena ingin berangkat dengan skema haji furoda. Itu sudah tidak diperbolehkan, visanya tidak sesuai," ungkap Abdi.

Menjelang musim haji, tantangan Imigrasi pun semakin besar. Tingginya minat masyarakat Sulsel untuk berhaji dan berumrah membuat seleksi dokumen harus dilakukan lebih ketat, terlebih dengan adanya penambahan kuota.

Tak hanya WNI, pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) juga diperketat.

Hingga 22 Desember 2025, Imigrasi Makassar telah mendeportasi 24 WNA karena pelanggaran administrasi keimigrasian, seperti overstay atau melebihi izin tinggal.

"Mayoritas karena overstay. Ada 4 WNA Malaysia, 10 India, 2 Jepang, 1 China, 1 Kamerun, 1 Turki, 2 Pakistan, dan 1 Bangladesh," rinci Abdi.

Saat ini, tercatat 399 WNA tinggal di Makassar dan seluruhnya berada dalam pemantauan.

Sepanjang 2025, Imigrasi Makassar melayani 12.515 layanan keimigrasian WNA, serta menerbitkan 8.850 paspor baru, 1.821 perpanjangan paspor, 186 alih status, dan 1.657 layanan lainnya.

"Besok kami juga akan mendeportasi seorang mahasiswa asal Sudan dari salah satu kampus di Palopo karena masa belajarnya sudah selesai, tapi masih stay," ucap Abdi.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing