Jawaban Jamaluddin Jompa usai Diperiksa Terkait Polemik Pemilihan Rektor Unhas

SuaraSulsel.id - Pemilihan Rektor Universitas Hasanuddin atau Unhas periode 2026-2030 kini berpolemik.

Rektor Unhas saat ini, Prof Jamaluddin Jompa diperiksa oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terkait dugaan penyimpangan dalam proses pemilihan rektor.

Informasi pemeriksaan tersebut mencuat sejak Kamis, 18 Desember 2025 lalu dan kemudian dikonfirmasi langsung oleh Prof Jamaluddin.

Ia membenarkan telah dimintai keterangan oleh tim investigasi kementerian. Walau demikian, ia enggan membeberkan secara rinci materi pemeriksaan yang dijalaninya.

"Iya, hanya dimintai klarifikasi umum saja," ujar Jamaluddin saat dikonfirmasi, Selasa, 23 Desember 2025.

Pemeriksaan itu tertuang dalam surat resmi berkop Kemendiktisaintek bernomor 0513/E4/RHS/WS.01.01/2025 tertanggal 16 Desember 2025.

Surat tersebut ditandatangani oleh Inspektur Investigasi Kemendiktisaintek, Albertus Agus Windarto dengan perihal permintaan keterangan.

Selain Jamaluddin Jompa, dua anggota Senat Akademik Unhas juga turut dimintai keterangan. Masing-masing Aminuddin Syam dan Hamka.

Permintaan klarifikasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemendiktisaintek Nomor 1169/E.E4/WS.01.01/2025 tertanggal 12 Desember 2025 yang menginstruksikan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan penyimpangan dalam proses pemilihan Rektor Unhas periode 2026-2030.

Baca Juga: Jejak Fakta Fakultas Ekonomi Unhas: Alumni Pertama Orang Toraja

Intervensi kementerian ini diduga dipicu oleh adanya laporan yang menyebutkan prosedur tidak lazim pada tahap penjaringan calon rektor oleh Senat pada bulan November lalu.

Dugaan tersebut mengemuka setelah hasil pemungutan suara internal Senat Akademik Unhas pada November 2025 dinilai janggal oleh sejumlah pihak.

Dalam pemungutan suara tersebut, Prof Jamaluddin Jompa yang merupakan petahana meraih dukungan sangat dominan.

Dari total 93 suara sah, Jamaluddin memperoleh 74 suara atau sekitar 80 persen. Sementara, dua kandidat lainnya, Prof dr Budu dan Prof Sukardi Weda masing-masing hanya mengantongi 18 suara dan 1 suara.

Selisih suara yang terpaut sangat jauh ini memicu spekulasi dan kecurigaan. Mulai dari dugaan mobilisasi pemilih hingga kemungkinan pelanggaran administratif dalam proses penjaringan di tingkat senat.

Sejumlah kalangan menilai hasil tersebut tidak lazim dalam tradisi pemilihan pimpinan perguruan tinggi sehingga mendorong perlunya klarifikasi dan pemeriksaan dari pihak kementerian.