- Realisasi dana transfer ke daerah Sulawesi Selatan sampai Oktober 2025 telah mencapai Rp26,0 triliun dari total pagu Rp31,6 triliun.
- Serapan dana signifikan berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Desa untuk pembangunan daerah.
- Kepala Kanwil DJPb Sulsel menargetkan penyerapan maksimal anggaran hingga akhir tahun guna mendukung pembangunan dan layanan publik.
SuaraSulsel.id - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan Supendi mengungkapkan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di wilayahnya hingga Oktober 2025 mencapai Rp26,0 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp31,6 triliun.
Ia optimistis hingga akhir tahun ini dana tersebut bakal terserap secara maksimal.
"Untuk transfer dana pusat ke daerah itu sudah sekitar 82,40 persen dari pagu anggaran Rp31,6 triliun," ujar Supendi di Makassar, Sulsel, Minggu (30/11).
Supendi menjelaskan serapan belanja TKD ini terutama dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah terealisasi sebesar Rp18,3 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berkontribusi signifikan dengan realisasi mencapai Rp5,1 triliun.
Sementara itu, penyaluran Dana Desa hingga saat ini telah mencapai Rp1,7 triliun, kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp783,9 miliar, serta Dana Insentif Fiskal yang sudah tersalurkan sebesar Rp134,9 miliar.
Supendi menuturkan belanja transfer ke daerah tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Sulawesi Selatan, baik di sektor pariwisata, pendidikan, maupun infrastruktur.
Misalnya, untuk pembangunan Perpustakaan Manurung di Kabupaten Luwu Timur yang menggunakan Dana Desa, pembangunan Puskesmas Doi-Doi di Kabupaten Barru, rehabilitasi ruang kelas di TK Pekkabata, Kabupaten Pinrang dan rekonstruksi jalan samping Dolog, di Kota Parepare yang menggunakan DAK Fisik.
Supendi menekankan bahwa pemanfaatan dana transfer tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas layanan publik di daerah.
Menurut dia, optimalisasi penyaluran TKD merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Mengapa Bahlil Belum Tunjuk Plt Ketua Partai Golkar Sulsel?
"Dengan realisasi yang sudah melewati angka 80 persen, diharapkan hingga akhir tahun seluruh anggaran dapat terserap maksimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh pelosok Sulawesi Selatan," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Cucu Diduga Bunuh Nenek di Palembang, Pelarian Pelaku Hanya Bertahan 50 Menit
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
Terkini
-
Penampakan SPBU Modular di CPI Makassar, Mulai Beroperasi Hari Ini
-
Pertamina Janji Dua Hari ke Depan Kondisi SPBU di Makassar Normal
-
BPH Migas Beberkan Alasan SPBU di Makassar Terus Diserbu Warga
-
Asal Bakar Rumput, 80 Hektare Hutan Produksi di Kolaka Timur Ludes
-
SPBU Buka 24 Jam hingga Sistem Ganjil-Genap, Pertamina: Antrean BBM di Makassar Mulai Melandai