- Realisasi dana transfer ke daerah Sulawesi Selatan sampai Oktober 2025 telah mencapai Rp26,0 triliun dari total pagu Rp31,6 triliun.
- Serapan dana signifikan berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Desa untuk pembangunan daerah.
- Kepala Kanwil DJPb Sulsel menargetkan penyerapan maksimal anggaran hingga akhir tahun guna mendukung pembangunan dan layanan publik.
SuaraSulsel.id - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan Supendi mengungkapkan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di wilayahnya hingga Oktober 2025 mencapai Rp26,0 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp31,6 triliun.
Ia optimistis hingga akhir tahun ini dana tersebut bakal terserap secara maksimal.
"Untuk transfer dana pusat ke daerah itu sudah sekitar 82,40 persen dari pagu anggaran Rp31,6 triliun," ujar Supendi di Makassar, Sulsel, Minggu (30/11).
Supendi menjelaskan serapan belanja TKD ini terutama dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah terealisasi sebesar Rp18,3 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berkontribusi signifikan dengan realisasi mencapai Rp5,1 triliun.
Sementara itu, penyaluran Dana Desa hingga saat ini telah mencapai Rp1,7 triliun, kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp783,9 miliar, serta Dana Insentif Fiskal yang sudah tersalurkan sebesar Rp134,9 miliar.
Supendi menuturkan belanja transfer ke daerah tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Sulawesi Selatan, baik di sektor pariwisata, pendidikan, maupun infrastruktur.
Misalnya, untuk pembangunan Perpustakaan Manurung di Kabupaten Luwu Timur yang menggunakan Dana Desa, pembangunan Puskesmas Doi-Doi di Kabupaten Barru, rehabilitasi ruang kelas di TK Pekkabata, Kabupaten Pinrang dan rekonstruksi jalan samping Dolog, di Kota Parepare yang menggunakan DAK Fisik.
Supendi menekankan bahwa pemanfaatan dana transfer tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas layanan publik di daerah.
Menurut dia, optimalisasi penyaluran TKD merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Mengapa Bahlil Belum Tunjuk Plt Ketua Partai Golkar Sulsel?
"Dengan realisasi yang sudah melewati angka 80 persen, diharapkan hingga akhir tahun seluruh anggaran dapat terserap maksimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh pelosok Sulawesi Selatan," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Media Italia Bongkar Ada Kontrak Lebih dari Rp25 T di Balik Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Beli Sunscreen Wardah Online Original Hanya di Blibli, Cek Varian Sesuai Kulitmu
-
Kabar Baik untuk PPPK yang Gaji Sering Terlambat, Pusat Turun Tangan
-
Pimpinan KPK Bongkar Cara Agar Kepala Daerah Tidak Terjaring OTT
-
Jawab Keluhan Warga Maros, Gubernur Sulsel Gelontorkan 239 Miliar di Jalan Moncongloe
-
Harta Ketua DPRD Bone Disorot, KPK: Kalau Tidak Benar Kami Tindak