- Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menolak keberadaan Bandara Khusus PT IMIP di Sulawesi Tengah karena berpotensi jadi "negara dalam negara".
- Senator Tamsil Linrung mendukung langkah tegas pemerintah atas bandara IMIP yang dikuasai swasta secara ilegal dan luas.
- Ditemukan masalah di bandara tersebut meliputi tidak ada imigrasi, tanpa biaya cukai, serta dominasi karyawan asing dari Tiongkok.
SuaraSulsel.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI atau Senator Tamsil Linrung sepakat menolak ada "negara dalam negara" merujuk pada keberadaan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah.
Tamsil Linrung di Makassar, mengaku mendukung pernyataan tegas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait potensi "negara dalam negara" yang disampaikan beberapa hari lalu.
Putra Sulsel ini juga mendukung penuh setiap langkah tegas yang diambil oleh pemerintah atas kondisi yang terjadi di Bandara Morowali.
"Kita tidak boleh membiarkan sekecil apapun ada aset negara yang dikuasai oleh swasta secara ilegal," ujarnya setelah menghadiri Kuliah Umum Dirut MIND ID di Gedug Rektorat Unhas Tamalanrea, Makassar, Selasa (26/11).
Ia menjelaskan, negara jangan membiarkan kondisi itu, apalagi lokasinya menurut dugaannya lebih luas dari Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Dan sudah sering kita dengarkan keluhan jika ada orang yang membawa hasil bumi tapi tidak melalui imigrasi, tidak melalui biaya cukai, tidak ada pajak," jelasnya.
Saat dirinya masih menjadi anggota DPR RI merasakan sendiri jika pernah ke Morowali, namun tapi tidak sampai ke bandara tersebut, melainkan hanya di Palu.
"Saat itu saya di Palu. Terus kita undang IMIP komisaris utamanya. Direkturnya orang Batak juga, saya lupa namanya, tapi yang datang waktu itu komisarisnya yang mantan Kapolres," jelasnya.
"Beberapa hal kita tanyakan termasuk tidak ada imigrasi, tidak ada biaya cukai di situ, termasuk penerimaan karyawan dari China banyak. Dari 2.000 karyawan, ada 1.994 yang didatangkan dari Tiongkok," lanjut dia.
Baca Juga: Runway Bandara Arung Palakka Diperpanjang 21,9 Ha, Ini Dampaknya Bagi Ekonomi
Menteri Pertahanan Sjafrie telah memantau latihan gabungan TNI yang digelar di Bangka Belitung dan Morowali, Sulawesi Tengah yang digelar pekan lalu.
Latihan itu digelar guna mempertajam kemampuan TNI dalam mengawasi dan menindak praktik penambangan ilegal di Indonesia.
TNI juga sengaja menggelar latihan di dua tempat tersebut lantaran di wilayah itu kerap terjadi praktik penambangan ilegal.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Tangis Bupati Gowa Pecah Lihat Kondisi Warga Miskin Ekstrem
-
Kampung Nelayan di Sulsel Ekspor Perdana Ikan Segar ke Arab Saudi
-
Waspada! Begini Rentetan Modus Jaksa Gadungan di Sulsel
-
CEK FAKTA: Benarkah Air Sinkhole di Limapuluh Kota Menyembuhkan Penyakit?
-
Begini Perkembangan Terbaru Penanganan Kasus di Morowali oleh Polda Sulteng