- Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menolak keberadaan Bandara Khusus PT IMIP di Sulawesi Tengah karena berpotensi jadi "negara dalam negara".
- Senator Tamsil Linrung mendukung langkah tegas pemerintah atas bandara IMIP yang dikuasai swasta secara ilegal dan luas.
- Ditemukan masalah di bandara tersebut meliputi tidak ada imigrasi, tanpa biaya cukai, serta dominasi karyawan asing dari Tiongkok.
SuaraSulsel.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI atau Senator Tamsil Linrung sepakat menolak ada "negara dalam negara" merujuk pada keberadaan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah.
Tamsil Linrung di Makassar, mengaku mendukung pernyataan tegas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait potensi "negara dalam negara" yang disampaikan beberapa hari lalu.
Putra Sulsel ini juga mendukung penuh setiap langkah tegas yang diambil oleh pemerintah atas kondisi yang terjadi di Bandara Morowali.
"Kita tidak boleh membiarkan sekecil apapun ada aset negara yang dikuasai oleh swasta secara ilegal," ujarnya setelah menghadiri Kuliah Umum Dirut MIND ID di Gedug Rektorat Unhas Tamalanrea, Makassar, Selasa (26/11).
Ia menjelaskan, negara jangan membiarkan kondisi itu, apalagi lokasinya menurut dugaannya lebih luas dari Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Dan sudah sering kita dengarkan keluhan jika ada orang yang membawa hasil bumi tapi tidak melalui imigrasi, tidak melalui biaya cukai, tidak ada pajak," jelasnya.
Saat dirinya masih menjadi anggota DPR RI merasakan sendiri jika pernah ke Morowali, namun tapi tidak sampai ke bandara tersebut, melainkan hanya di Palu.
"Saat itu saya di Palu. Terus kita undang IMIP komisaris utamanya. Direkturnya orang Batak juga, saya lupa namanya, tapi yang datang waktu itu komisarisnya yang mantan Kapolres," jelasnya.
"Beberapa hal kita tanyakan termasuk tidak ada imigrasi, tidak ada biaya cukai di situ, termasuk penerimaan karyawan dari China banyak. Dari 2.000 karyawan, ada 1.994 yang didatangkan dari Tiongkok," lanjut dia.
Baca Juga: Runway Bandara Arung Palakka Diperpanjang 21,9 Ha, Ini Dampaknya Bagi Ekonomi
Menteri Pertahanan Sjafrie telah memantau latihan gabungan TNI yang digelar di Bangka Belitung dan Morowali, Sulawesi Tengah yang digelar pekan lalu.
Latihan itu digelar guna mempertajam kemampuan TNI dalam mengawasi dan menindak praktik penambangan ilegal di Indonesia.
TNI juga sengaja menggelar latihan di dua tempat tersebut lantaran di wilayah itu kerap terjadi praktik penambangan ilegal.
Berita Terkait
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Presiden RI Minta Maaf ke Malaysia - Singapura Akibat Asap, Tapi Itu SBY...
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
- 5 Sabun Cuci Muka Retinol untuk Atasi Penuaan: Bikin Wajah Halus, Cerah, dan Kencang
- Pelembap Viva Hijau vs Kuning, Apa Bedanya? Ini Manfaat Keduanya untuk Wajah
Pilihan
-
KPK Kembali Gelar OTT: Amankan Sejumlah Pihak di BNPB
-
Ungkap Banyak Kasus Besar, Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Ade Safri Justru Diganti
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
Terkini
-
Gara-gara Asap, 1.070 Penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Gagal Terbang
-
Uang Melayang Setengah Miliar Lebih, Janji Lulus Kedokteran Unhas Ternyata Cuma Tipu-tipu
-
Mantan Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa Resmi Masuk Penjara 3 Tahun
-
Penimbunan BBM di Bulukumba Diduga Libatkan Anggota Polri
-
Bahtiar Baharuddin Bantah Cawe-cawe Proyek Bibit Nanas Rp52,4 Miliar