- Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menolak keberadaan Bandara Khusus PT IMIP di Sulawesi Tengah karena berpotensi jadi "negara dalam negara".
- Senator Tamsil Linrung mendukung langkah tegas pemerintah atas bandara IMIP yang dikuasai swasta secara ilegal dan luas.
- Ditemukan masalah di bandara tersebut meliputi tidak ada imigrasi, tanpa biaya cukai, serta dominasi karyawan asing dari Tiongkok.
SuaraSulsel.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI atau Senator Tamsil Linrung sepakat menolak ada "negara dalam negara" merujuk pada keberadaan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah.
Tamsil Linrung di Makassar, mengaku mendukung pernyataan tegas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait potensi "negara dalam negara" yang disampaikan beberapa hari lalu.
Putra Sulsel ini juga mendukung penuh setiap langkah tegas yang diambil oleh pemerintah atas kondisi yang terjadi di Bandara Morowali.
"Kita tidak boleh membiarkan sekecil apapun ada aset negara yang dikuasai oleh swasta secara ilegal," ujarnya setelah menghadiri Kuliah Umum Dirut MIND ID di Gedug Rektorat Unhas Tamalanrea, Makassar, Selasa (26/11).
Ia menjelaskan, negara jangan membiarkan kondisi itu, apalagi lokasinya menurut dugaannya lebih luas dari Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Dan sudah sering kita dengarkan keluhan jika ada orang yang membawa hasil bumi tapi tidak melalui imigrasi, tidak melalui biaya cukai, tidak ada pajak," jelasnya.
Saat dirinya masih menjadi anggota DPR RI merasakan sendiri jika pernah ke Morowali, namun tapi tidak sampai ke bandara tersebut, melainkan hanya di Palu.
"Saat itu saya di Palu. Terus kita undang IMIP komisaris utamanya. Direkturnya orang Batak juga, saya lupa namanya, tapi yang datang waktu itu komisarisnya yang mantan Kapolres," jelasnya.
"Beberapa hal kita tanyakan termasuk tidak ada imigrasi, tidak ada biaya cukai di situ, termasuk penerimaan karyawan dari China banyak. Dari 2.000 karyawan, ada 1.994 yang didatangkan dari Tiongkok," lanjut dia.
Baca Juga: Runway Bandara Arung Palakka Diperpanjang 21,9 Ha, Ini Dampaknya Bagi Ekonomi
Menteri Pertahanan Sjafrie telah memantau latihan gabungan TNI yang digelar di Bangka Belitung dan Morowali, Sulawesi Tengah yang digelar pekan lalu.
Latihan itu digelar guna mempertajam kemampuan TNI dalam mengawasi dan menindak praktik penambangan ilegal di Indonesia.
TNI juga sengaja menggelar latihan di dua tempat tersebut lantaran di wilayah itu kerap terjadi praktik penambangan ilegal.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
Terkini
-
Wagub Sulsel Dorong Perempuan Parepare Jadi Motor UMKM dan Ketahanan Keluarga
-
Haru di PPSLU Mappakasunggu: Saat Fatmawati Rusdi Beri Semangat untuk Para Lansia
-
Sinergi Pengusaha dan Pengelola Dapur, APPMBGI Sulsel Siap Dukung Program Nasional
-
Komitmen Digital BRI Berbuah Sertifikasi ISO/IEC 25000, Jamin Sistem Lebih Andal
-
Sulawesi Selatan Matangkan Persiapan HKG PKK Nasional 2026