Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?

SuaraSulsel.id - Nama Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja mendadak menjadi sorotan publik.

Setelah fotonya tersebar luas di lokasi eksekusi lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar.

Eksekusi yang dilakukan pada 3 November 2025 itu berlangsung di atas lahan seluas 16,41 hektare tepat di depan Mal Trans Studio Makassar.

GMTD mengklaim sudah memenangkan perkara di pengadilan dan mengeksekusi lahan tersebut.

Sementara Kalla Group menegaskan tanah itu sah miliknya berdasarkan sertifikat resmi yang diterbitkan sejak 1996.

Di tengah ketegangan antara dua korporasi besar itu, kemunculan seorang perwira tinggi TNI berpangkat mayor jenderal di lokasi eksekusi menimbulkan tanda tanya.

Siapa sebenarnya Achmad Adipati, dan apa perannya dalam sengketa itu?

Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 26 Oktober 2023 menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Untuk Penugasan Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Lulusan pascasarjana Chartered Management Institute, Inggris (2007), Achmad dikenal berwawasan global dan memiliki rekam jejak panjang dalam misi militer serta diplomatik.

Baca Juga: Nusron Wahid Bongkar 'Permainan' BPN di Sengketa Lahan Kalla vs GMTD

Ia pernah bertugas di Vietnam, Yordania, Australia, Korea Selatan, dan Kanada, serta memimpin Kontingen Garuda UNIFIL di Lebanon.

Di lingkungan TNI, Achmad dikenal sebagai perwira dengan keahlian di bidang intelijen, komunikasi sosial, dan pembinaan teritorial.

Berbagai penghargaan telah diterimanya, termasuk Medali UNIFIL Lebanon dan Wing Kehormatan Pasukan Khusus Airborne 911 Kamboja.

Achmad Adipati sendiri sudah membantah keterlibatannya dalam proses hukum antara Kalla dan GMTD.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya di Tanjung Bunga bukan untuk mendampingi atau memimpin eksekusi, melainkan untuk memastikan tidak ada unsur TNI yang terlibat secara institusional dalam kegiatan perdata tersebut.

"Saya hadir untuk memastikan tidak ada unsur TNI selain satuan kewilayahan (Kodim/Koramil) yang terlibat dalam sengketa itu," ujarnya.