- Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja hadir saat eksekusi lahan sengketa 16,41 hektare antara PT Hadji Kalla dan PT GMTD di Makassar pada 3 November 2025
- Mayjen Achmad membantah keterlibatan institusional TNI dalam sengketa perdata tersebut, menegaskan kehadirannya hanya memastikan aparat tidak terlibat langsung dalam eksekusi
- Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan eksekusi tersebut janggal karena dilakukan tanpa konstatering, memicu evaluasi internal BPN atas tumpang tindih sertifikat tanah
SuaraSulsel.id - Nama Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja mendadak menjadi sorotan publik.
Setelah fotonya tersebar luas di lokasi eksekusi lahan antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar.
Eksekusi yang dilakukan pada 3 November 2025 itu berlangsung di atas lahan seluas 16,41 hektare tepat di depan Mal Trans Studio Makassar.
GMTD mengklaim sudah memenangkan perkara di pengadilan dan mengeksekusi lahan tersebut.
Sementara Kalla Group menegaskan tanah itu sah miliknya berdasarkan sertifikat resmi yang diterbitkan sejak 1996.
Di tengah ketegangan antara dua korporasi besar itu, kemunculan seorang perwira tinggi TNI berpangkat mayor jenderal di lokasi eksekusi menimbulkan tanda tanya.
Siapa sebenarnya Achmad Adipati, dan apa perannya dalam sengketa itu?
Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 26 Oktober 2023 menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Untuk Penugasan Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Lulusan pascasarjana Chartered Management Institute, Inggris (2007), Achmad dikenal berwawasan global dan memiliki rekam jejak panjang dalam misi militer serta diplomatik.
Baca Juga: Nusron Wahid Bongkar 'Permainan' BPN di Sengketa Lahan Kalla vs GMTD
Ia pernah bertugas di Vietnam, Yordania, Australia, Korea Selatan, dan Kanada, serta memimpin Kontingen Garuda UNIFIL di Lebanon.
Di lingkungan TNI, Achmad dikenal sebagai perwira dengan keahlian di bidang intelijen, komunikasi sosial, dan pembinaan teritorial.
Berbagai penghargaan telah diterimanya, termasuk Medali UNIFIL Lebanon dan Wing Kehormatan Pasukan Khusus Airborne 911 Kamboja.
Achmad Adipati sendiri sudah membantah keterlibatannya dalam proses hukum antara Kalla dan GMTD.
Ia menegaskan bahwa kehadirannya di Tanjung Bunga bukan untuk mendampingi atau memimpin eksekusi, melainkan untuk memastikan tidak ada unsur TNI yang terlibat secara institusional dalam kegiatan perdata tersebut.
"Saya hadir untuk memastikan tidak ada unsur TNI selain satuan kewilayahan (Kodim/Koramil) yang terlibat dalam sengketa itu," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Semarak HUT ke-81 RI, Ini 8 Kontribusi BRI dalam Mendorong Kemajuan Negeri
-
5 Pekerja Tewas Tertimbun, Polisi Tutup Total Tambang Emas Ilegal di Pohuwato
-
TNI AL Kibarkan Bendera Merah Putih di Perairan Teluk Palu
-
Unhas Kirim Tim Medis dan Mahasiswa KKN Tanggap Bencana ke NTT
-
Mengenal Kurikulum Berbasis Cinta di Madrasah: Bikin Sekolah Lebih Manusiawi atau Sekadar Slogan?