- Pemerintah kota Makassar berkomitmen memastikan tidak ada lagi anak yang terhalang biaya untuk sekolah
- Pemkot Makassar menyiapkan jalur ganda bagi anak-anak yang terputus sekolah
- Sepanjang tahun 2024 ada sekitar 140 ribu anak di Sulsel tidak bersekolah atau putus sekolah
SuaraSulsel.id - Dinas Pendidikan Makassar mengaku prihatin dengan kasus anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena tak mampu menebus ijazah di tingkat SMP.
"Ini sangat miris bagi kami di dunia pendidikan," ujar Kepala Disdik Makassar, Achi Soleman, Rabu (29/10).
Ia menegaskan, pemerintah kota Makassar berkomitmen memastikan tidak ada lagi anak yang terhalang biaya untuk sekolah.
Termasuk yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.
"Kalau ada yang seperti ini, silakan lapor lewat aplikasi Lontara. Kami akan bantu segera," ujarnya.
Menurut Achi, Pemkot kini menyiapkan jalur ganda bagi anak-anak yang terputus sekolah.
Mereka yang masih usia sekolah bisa kembali ke pendidikan formal, sementara yang sudah melewati batas usia diarahkan ke jalur nonformal seperti paket A, B, atau C.
"Semua anak harus punya kesempatan belajar. Karena pendidikan bukan soal ijazah semata, tapi soal harapan," tegasnya.
Namun bagi sebagian keluarga miskin, harapan sering kali terasa terlalu mahal. Mereka memilih menyerah sebelum sempat berjuang.
Baca Juga: LPSK Turun Tangan! Keluarga Korban Pembakaran DPRD Makassar Dapat Perlindungan
Anak-anak akhirnya bekerja di jalan, di pasar, atau terseret pergaulan yang salah lingkaran yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Data Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan mencatat, sepanjang tahun 2024 ada sekitar 140 ribu anak di provinsi ini yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Mayoritas di antaranya berhenti di jenjang SD dan SMP.
"Faktor utama tetap ekonomi," kata Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, Rabu, 29 Oktober 2025.
"Sebagian menikah dini, sebagian lagi terseret masalah hukum," lanjutnya.
Di Kabupaten Bone, angka anak putus sekolah bahkan mencapai 17 ribu orang. Mereka berasal dari keluarga yang sebagian besar bekerja serabutan. Petani, buruh, dan nelayan yang kadang tak cukup uang.
"Tahun lalu kami berhasil mengembalikan sekitar 5.573 anak ke bangku pendidikan melalui program kesetaraan dan PKBM," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
Terkini
-
Memasuki Babak Baru, Ini 5 Fakta Kasus Rektor UNM Non Aktif Prof Karta Jayadi
-
5 Fakta Kasus Dugaan Penipuan Putri Dakka: Dari Skema Umrah hingga 'Serang Balik' Polisi
-
Pemprov Sulsel Gelontorkan Rp935 Miliar untuk Pembangunan Luwu Raya di APBD 2025
-
Golkar Sultra Pasang Badan: Polri Harus Tetap di Bawah Komando Presiden!
-
Putri Dakka Bantah Jadi Tersangka, Akan Laporkan Penyidik ke Propam