- Pemerintah kota Makassar berkomitmen memastikan tidak ada lagi anak yang terhalang biaya untuk sekolah
- Pemkot Makassar menyiapkan jalur ganda bagi anak-anak yang terputus sekolah
- Sepanjang tahun 2024 ada sekitar 140 ribu anak di Sulsel tidak bersekolah atau putus sekolah
SuaraSulsel.id - Dinas Pendidikan Makassar mengaku prihatin dengan kasus anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena tak mampu menebus ijazah di tingkat SMP.
"Ini sangat miris bagi kami di dunia pendidikan," ujar Kepala Disdik Makassar, Achi Soleman, Rabu (29/10).
Ia menegaskan, pemerintah kota Makassar berkomitmen memastikan tidak ada lagi anak yang terhalang biaya untuk sekolah.
Termasuk yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.
"Kalau ada yang seperti ini, silakan lapor lewat aplikasi Lontara. Kami akan bantu segera," ujarnya.
Menurut Achi, Pemkot kini menyiapkan jalur ganda bagi anak-anak yang terputus sekolah.
Mereka yang masih usia sekolah bisa kembali ke pendidikan formal, sementara yang sudah melewati batas usia diarahkan ke jalur nonformal seperti paket A, B, atau C.
"Semua anak harus punya kesempatan belajar. Karena pendidikan bukan soal ijazah semata, tapi soal harapan," tegasnya.
Namun bagi sebagian keluarga miskin, harapan sering kali terasa terlalu mahal. Mereka memilih menyerah sebelum sempat berjuang.
Baca Juga: LPSK Turun Tangan! Keluarga Korban Pembakaran DPRD Makassar Dapat Perlindungan
Anak-anak akhirnya bekerja di jalan, di pasar, atau terseret pergaulan yang salah lingkaran yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Data Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan mencatat, sepanjang tahun 2024 ada sekitar 140 ribu anak di provinsi ini yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Mayoritas di antaranya berhenti di jenjang SD dan SMP.
"Faktor utama tetap ekonomi," kata Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, Rabu, 29 Oktober 2025.
"Sebagian menikah dini, sebagian lagi terseret masalah hukum," lanjutnya.
Di Kabupaten Bone, angka anak putus sekolah bahkan mencapai 17 ribu orang. Mereka berasal dari keluarga yang sebagian besar bekerja serabutan. Petani, buruh, dan nelayan yang kadang tak cukup uang.
"Tahun lalu kami berhasil mengembalikan sekitar 5.573 anak ke bangku pendidikan melalui program kesetaraan dan PKBM," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Di Kepulauan Talaud, Mantri BRI Hadir Dampingi UMKM Tumbuh Berkelanjutan
-
Berapa Banyak Warga Sulsel Nikmati Program MBG? Ini Data Kementerian Keuangan
-
Dugaan Korupsi Rp46 Miliar, Kantor Sekretariat KPU Morowali Digeledah Kejaksaan
-
Selamat dari Serangan Maut yang Tewaskan Suami dan Anak, Begini Kondisi Nurhanisa
-
Rumah Sakit Rp161 Miliar Mulai Dibangun di Gowa, Pasien Tidak Harus ke Makassar