Imigrasi: Setiap Pekan Ribuan Warga Berangkat Umrah dari Makassar

SuaraSulsel.id - Di tengah situasi ekonomi yang masih lesu, semangat warga Sulawesi Selatan untuk berwisata ke luar negeri ternyata tidak surut.

Dari sekadar jalan-jalan ke negeri tetangga hingga perjalanan ibadah umrah, masyarakat Sulsel tetap menjadi salah satu penyumbang terbesar penerbitan paspor di Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar mencatat, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, telah menerbitkan 63.842 paspor untuk berbagai keperluan.

Dari jumlah itu, 29.495 paspor diterbitkan untuk umrah dan 27.724 untuk tujuan wisata.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo mengatakan tingginya animo warga Sulsel untuk bepergian ke luar negeri menjadi fenomena tersendiri.

Di tengah banyak daerah lain yang menahan pengeluaran karena kondisi ekonomi, warga Sulsel justru semakin aktif berwisata dan beribadah ke luar negeri.

"Masyarakat Sulsel ini terkenal paling suka wisata religi seperti umrah. Jumlahnya bahkan tertinggi di Indonesia Timur, dan lebih tinggi dari beberapa provinsi di Jawa," ujar Abdi, Senin, 20 Oktober 2025.

Ia mencontohkan, di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kini ada tujuh penerbangan langsung menuju Jeddah setiap pekan. Lima maskapai Lion dan dua Garuda.

Satu pesawat dapat menampung sekitar 350 penumpang. Jika dikalkulasikan, lebih dari dua ribu orang setiap pekan berangkat ke Tanah Suci hanya dari Makassar.

Baca Juga: Makassar Siaga! Ribuan Polisi Dikerahkan Amankan Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran

"Itu baru yang direct flight. Belum termasuk yang berangkat lewat Jakarta atau lewat maskapai lain seperti Malaysia Airlines," jelasnya.

Selain perjalanan umrah, negara tujuan favorit lainnya adalah Malaysia dan Singapura.

Kedua destinasi itu dianggap paling dekat, efisien secara biaya dan menawarkan pengalaman wisata luar negeri yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

"Karena (dari) Makassar ke Malaysia dan Singapura itu direct flight (penerbangan langsung). Jadi dua negara yang paling banyak dikunjungi warga Sulsel jalan-jalan," sebutnya.

Menariknya, Kabupaten Bone disebut sebagai daerah dengan jumlah jemaah umrah terbanyak di Sulsel. Fenomena ini, kata Abdi, menjadi bukti bahwa masyarakat Sulsel memiliki daya beli yang relatif stabil dibanding beberapa daerah lain.

"Jadi, kalau dilihat dari penerbitan paspor, warga Sulsel tidak terlalu susah-susah amat dalam hal ekonomi," ujarnya.

Selain untuk wisata dan ibadah, ada pula penerbitan paspor untuk keperluan haji (2.443), bekerja (1.790), belajar (1.774), pekerja migran (423), dan berobat (193).

Namun, tidak semua permohonan paspor bisa disetujui. Kantor Imigrasi Makassar mencatat, 619 permohonan paspor sepanjang 2025 harus ditolak karena terindikasi akan digunakan untuk pekerja migran non-prosedural.

Pihak imigrasi, kata Abdi tetap memberikan kesempatan bagi pemohon untuk memperbaiki dokumen dan melengkapi syarat dalam waktu satu bulan.

"Penolakan itu bukan hukuman, tapi bentuk edukasi agar masyarakat lebih sadar terhadap risiko maraknya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Seperti isu Kamboja itu, untungnya warga Sulsel belum (ada kesana)," jelas Abdi.

Selain penerbitan paspor, aktivitas keluar masuk wilayah juga menunjukkan geliat mobilitas yang tinggi.

Hingga 20 Oktober 2025, perlintasan WNI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Sultan Hasanuddin mencapai 267.075 orang. Sementara perlintasan WNA mencapai 30.824 orang.

Ia menambahkan, sejak 1 September 2024, Kantor Imigrasi Makassar juga mulai menerbitkan paspor elektronik sebagai pengganti paspor biasa.

Tarifnya sebesar Rp650 ribu untuk masa berlaku lima tahun dan Rp950 ribu untuk masa berlaku sepuluh tahun.

"Kita sudah tidak lagi menerbitkan paspor biasa. Semua paspor baru kini berbasis elektronik agar lebih aman dan efisien," kata Abdi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan, Friece Sumolang menambahkan minat warga Sulsel untuk bepergian ke luar negeri meningkat signifikan setiap tahun.

Karena itu, pemerintah berencana memperluas layanan keimigrasian di daerah-daerah yang jauh dari Makassar.

"Kita akan bangun dua kantor imigrasi baru di Bone dan Bantaeng pada tahun 2026," ujar Friece.

Langkah ini, kata dia, diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengurus dokumen perjalanan tanpa harus menempuh jarak jauh ke Makassar.

Selain pembangunan kantor baru, pihaknya juga terus menjalankan program Eazy Passport. Layanan jemput bola yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk memudahkan pengurusan paspor massal.

"Bayangkan kalau warga Bone harus ke Makassar hanya untuk mengurus paspor. Dengan kantor baru nanti, masyarakat bisa lebih dekat untuk urus paspor," kata Friece.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing