- Bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral terhadap para ulama dan pesantren
- Bagi PKB, membela kiai adalah menjaga kehormatan bangsa
- Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil dalam keterangan video mengatakan pihaknya meminta maaf
SuaraSulsel.id - Sejumlah pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut hadir dalam aksi solidaritas bersama ribuan santri, alumni, serta kader Nahdlatul Ulama (NU) di halaman atau depan kantor Trans7, Jakarta, Rabu 15/10.
Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto yang hadir langsung di lokasi, menegaskan keikutsertaan PKB dalam aksi damai ini merupakan bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral terhadap para ulama dan pesantren.
“Aksi ini merupakan wujud solidaritas PKB terhadap para ulama dan pesantren, tempat di mana PKB berakar dan tumbuh,” ujar Bambang dalam keterangannya di Jakarta.
Lebih lanjut dia mengatakan PKB tidak bisa tinggal diam ketika muruah para ulama dilecehkan.
Terlebih, kata dia, PKB lahir dari rahim para kiai, sehingga pembelaan terhadap kehormatan mereka adalah bagian dari jati diri partai.
“PKB lahir dari rahim para kiai, maka ketika muruah ulama dilecehkan, kami tidak bisa tinggal diam. Ini bukan sekadar aksi, melainkan panggilan nurani untuk menjaga kehormatan guru-guru kami,” katanya.
Ia juga mengatakan membela kiai bukan hanya mengenai loyalitas terhadap guru spiritual, melainkan bentuk penghormatan terhadap akar peradaban dan moral bangsa.
“Bagi PKB, membela kiai adalah menjaga kehormatan bangsa,” katanya.
Sebelumnya, tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7 viral karena dinilai tidak mendidik dan melecehkan martabat ulama, yakni terhadap kiai di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Anwar Manshur.
Baca Juga: 'Saat Pandemi Kami Hampir Mati, Sekarang Dimatikan Birokrasi': 8 Tuntutan Nakes Sulsel
Direktur Produksi Trans7 Andi Chairil dalam keterangan video mengatakan pihaknya meminta maaf terhadap konten di program “Xpose Uncensored” tersebut.
“Kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kiai Haji Anwar Manshur beserta keluarga besar, juga para pengasuh, santri, dan alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo,” kata Andi.
Ia melanjutkan, ”Kami mengakui kelalaian dalam isi pemberitaan itu, di mana kami tidak melakukan sensor yang mendalam secara teliti terhadap materi dari pihak luar.
Namun, kami tidak berlepas tanggung jawab atas kesalahan tersebut Kami telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada salah satu putra Kiai Haji Anwar Manshur pada Senin (13/10) malam.”
Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memberikan sanksi penghentian sementara pada program siaran "Xpose Uncensored”.
"KPI menilai telah terjadi pelanggaran atas pasal 6 Peraturan Perilaku Penyiaran (P3) KPI 2012, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 huruf (a) Standar Program Siaran (SPS) KPI 2012," kata Ketua KPI Pusat Ubaidillah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/10).
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 3 September 2026, Kesulitan Karier dan Keuangan Segera Berakhir
- Maarten Paes Mulai Kehilangan Tempat di Ajax, Petinggi PSSI Pasang Badan
- Emil Audero Cabut, Cesc Fabregas Blak-blakan Dibuat Kecewa Kiper Como
- Powder Foundation Wardah untuk Kulit Sawo Matang Shade Apa? Ini 5 Pilihannya
- Jalan Kolmas Ditutup Total 67 Hari, Polres Cimahi Siapkan Dua Jalur Alternatif
Pilihan
-
Terungkap! Sebelum Audiensi dengan Pimpinan DPR, Botok Ditelpon Prabowo
-
Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Terdeteksi hingga Bandung, BMKG Ungkap Dua Klaster
-
Gemuruh Erupsi Gunung Anak Krakatau Terdengar Hingga Pesisir Pandeglang: Bikin Rumah Bergetar
-
Muncul Kubah Lava Baru di Gunung Anak Krakatau, PVMBG Jawab Kekhawatiran Potensi Tsunami
-
Gunung Anak Krakatau Erupsi Tengah Malam: Fenomena Lava Air Mancur Muncul
Terkini
-
Asal Usul Tambang Emas Ilegal di Pohuwato Terbongkar Usai Longsor Maut
-
Ribuan Warga Makassar Salat Minta Hujan
-
Lahan Pembangunan Jembatan Kembar Barombong Diklaim 4 Pihak
-
Polisi Geledah Kantor GMTD, Telusuri Aliran Dana Misterius Miliaran Rupiah
-
Debat Otonomi Daerah: Indonesia Harus Bubar jika Ingin Jadi Negara Federasi?