Dapur Makan Bergizi Gratis Di Makassar Tutup, Sediakan 3.500 Porsi Setiap Hari

SuaraSulsel.id - Dapur makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar dan menengah di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, resmi berhenti beroperasi.

Sudah sepekan terakhir, ribuan anak penerima manfaat tak lagi mendapatkan makanan dari program nasional yang diluncurkan pada Februari 2025 itu.

Penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panakkukang 02 menimbulkan polemik.

Penyebabnya disebut-sebut karena alokasi anggaran per porsi makanan hanya Rp6.500, jauh di bawah arahan Presiden yang berkisar Rp10.000 per porsi.

Namun, pihak pemerintah daerah dan pengelola program menegaskan masalah utamanya bukan soal anggaran, melainkan ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP).

Dapur SPPG Panakkukang 02, yang berlokasi di Jalan Andi Pangerang Pettarani II, Kelurahan Tamamaung, sebelumnya memproduksi sekitar 3.500 porsi setiap hari.

Makanan itu didistribusikan ke 12 sekolah penerima manfaat, mulai dari SD hingga SMP.

Sekolah yang kini terdampak antara lain SD Inpres Tamamaung 1, 2, dan 3, SD Negeri Tamamaung dan Tamamaung 1, SD Inpres Karuwisi 2, SD Inpres Panaikang 1 dan 2, SD Inpres Pampang 1 dan 2, serta SD dan SMP Rama Sejahtera.

Total ada 3.569 siswa yang tak lagi menerima jatah makan bergizi gratis sejak dapur ditutup.

Baca Juga: DPRD Sebut PDAM Gagal Atasi Krisis Air Bersih di Kota Makassar

Padahal, sejak beroperasi awal tahun ini, program MBG menjadi tumpuan bagi anak-anak sekolah untuk mendapatkan asupan gizi tambahan setiap hari.

Polemik Anggaran

Mitra Badan Gizi Nasional, Arifin mengaku bingung mengapa alokasi anggaran hanya Rp6.500 per porsi. Padahal jelas petunjuk Presiden lebih besar dari itu.

"Kami juga bingung (anggarannya) hanya Rp6.500 per porsi," katanya.

Hal tersebut membuat mitra terpaksa tidak mampu melanjutkan kerjasama. Anggaran yang minim diduga membuat dapur kesulitan menyediakan makanan bergizi sesuai standar.

Namun, pernyataan Arifin ini dibantah oleh pemerintah dan pengelola SPPG.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman mengatakan penghentian operasional dapur bukan karena harga makanan.

Ia menjelaskan, penutupan dilakukan karena dapur tidak memenuhi SOP. Khususnya terkait aspek kebersihan dan pengelolaan limbah.

"Info yang kami terima sanitasi dan pengolahan limbahnya tidak sesuai standar. Kalau tidak terpenuhi, izinnya memang tidak bisa dilanjutkan," ujar Achi, Selasa, 30 September 2025.

Ia menegaskan dapur bisa kembali beroperasi bila sudah melakukan perbaikan sesuai prosedur. Ia pun menegaskan operasional dihentikan bukan karena harga makanan.

"Iya, bukan soal harga makanan, tapi kelayakan dapurnya," tambahnya.

Meski dapur Panakkukang 02 ditutup, pemerintah berharap layanan MBG di Makassar tidak terhenti lama.

Dinas Pendidikan menegaskan pihak pengelola dapat kembali beroperasi setelah memenuhi standar.

"Kalau SOP sudah dipenuhi, dapur bisa jalan lagi. Kami harap ini segera diperbaiki," kata Achi.

Klarifikasi SPPG Makassar

Hal senada disampaikan Koordinator Wilayah SPPG Kota Makassar, Abdillah Sattari.

Ia membantah adanya pagu Rp6.500 per porsi sebagaimana disebutkan mitra BGN.

"Informasi itu tidak benar. Tidak pernah ada pagu Rp6.500. Kami pastikan makanan yang diberikan setiap hari tetap lengkap dan bergizi," kata Abdillah.

Menurutnya, pengurangan biaya makan per porsi tidak pernah menjadi penyebab dapur berhenti.

"Penghentian murni karena prosedur operasional yang tidak dipenuhi," tegasnya.

Abdillah mengungkap dapur Panakkukang 02 sudah beberapa kali mendapat teguran dari Badan Gizi Nasional.

Teguran itu terkait sanitasi, standar dapur, hingga pengelolaan limbah yang dinilai tidak layak.

Karena itu, penutupan dapur disebut tidak bisa dihindari. Dampaknya pun langsung terasa.

Anak-anak kehilangan jatah makan dan sekitar 50 relawan dapur sementara berhenti bekerja.

"Sudah diminta perbaikan bahkan dimediasi. Tapi tidak ada tindak lanjut," ujarnya.

Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo.

Sejak diluncurkan, dapur-dapur SPPG di Makassar didirikan untuk menjamin pemenuhan gizi anak sekolah.

Setiap dapur menyalurkan ribuan porsi makanan setiap hari ke sekolah-sekolah di wilayahnya.

Namun, pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional jarang melibatkan pemerintah daerah.

Akibatnya, ketika muncul kendala seperti sekarang, pemerintah daerah sering kebingungan dan kesulitan mencari solusi.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman yang dikonfirmasi mengenai penutupan dapur mengaku tidak tahu menahu.

Sebab sejak awal, MBG di daerah sepenuhnya ditangani Badan Gizi Nasional.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing