- Jufri Rahman Soroti Transformasi Digital hingga Ketahanan Pangan
- Jadilah Pemimpin yang Melayani, Bukan Dilayani
- Birokrasi dituntut untuk memberikan layanan prima
SuaraSulsel.id - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menjadi pemateri dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II yang digelar di Aula Garuda, Kantor PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Senin, 27 Agustus 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Makassar ini diikuti 40 peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah.
Antara lain Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam paparannya, Jufri Rahman membawakan materi bertajuk Isu Strategis dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik. Ia menekankan bahwa ukuran pemerintahan yang baik tercermin dari kualitas layanan publik.
Menurutnya, pelayanan publik bukan hanya urusan administratif, melainkan juga representasi nyata efektivitas pemerintahan dan citra birokrasi di mata masyarakat.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kualitas layanan mencerminkan efektivitas dan citra birokrasi secara keseluruhan,” ujar Jufri Rahman.
Ia menambahkan, rakyat adalah pihak utama yang harus dilayani sehingga menuntut layanan yang prima.
Untuk itu, reformasi birokrasi dan transformasi digital menjadi agenda penting dalam meningkatkan pelayanan publik di era modern.
Adapun isu strategis nasional yang ia soroti meliputi transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), desentralisasi dan otonomi daerah, good governance serta pembangunan zona integritas, hingga ketahanan sosial dan layanan dasar.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Bantu Rp1 Miliar Korban Kebakaran di Sorowako
Sementara itu, isu strategis di Sulsel mencakup peningkatan kualitas layanan publik, ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, tata kelola yang transparan, serta penguatan sumber daya manusia ASN di era digital.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kepemimpinan pelayanan publik adalah pola kepemimpinan yang berorientasi melayani.
Bahwa seorang pemimpin publik harus memosisikan diri sebagai pelayan masyarakat. S
etiap keputusan dan langkah yang diambil akan menentukan arah birokrasi dan masa depan bangsa.
“Pelayan publik adalah tanggung jawab moral dan profesional. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Karena setiap langkah Anda menentukan wajah birokrasi dan masa depan Indonesia dan Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Ia juga memberikan pesan motivasi agar para peserta tidak kehilangan jati diri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
7 Rahasia Black Box Pesawat yang Jarang Diketahui Publik
-
Isak Tangis Iringi Penyerahan Jenazah Pramugari Florencia Lolita Wibisono
-
Tim Khusus Temukan Black Box di Ekor Pesawat Dalam Kondisi Utuh
-
Ingin Masuk Unhas Jalur Ketua OSIS? Pahami Syarat, Penilaian, dan Aturannya
-
Korban Kedua Pesawat ATR 42-500 Pramugari Atas Nama Florencia Lolita