Penampakan Ruang Kerja Bupati Kolaka Timur Disegel KPK

Ia mengaku baru tahu kabar tersebut tiga jam lalu. Ia mendapat informasi tersebut dari keluarga dan sahabatnya.

"Alhamdulillah, hari ini saya berada di samping Kakak Ahmad Sahroni, dalam kondisi sehat dan siap mengikuti Rakernas," sebutnya.

Eks anggota Polri itu mengaku siap mengikuti proses penyelidikan di KPK. Namun, harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jangan ada framing politik yang negatif.

"Terkait dengan proses penyelidikan, saya siap patuh dan mengikuti semua ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak lari, tapi yang kami tolak adalah framing dan pemberitaan yang menggiring opini negatif," jelasnya.

Wakil Ketua Mahkamah NasDem Rudianto Lallo menegaskan, pihaknya tidak menolak kerja-kerja penegakan hukum oleh KPK.

Namun, ia mengkritisi pola atau waktu pelaksanaan OTT yang dinilai menimbulkan persepsi publik yang keliru, apalagi bertepatan dengan agenda penting partai.

"Yang kami tolak adalah drama-drama yang diciptakan dan bisa menggiring opini publik ke arah yang salah. Mari kita hormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Itu yang utama," ujar Rudianto.

Ia menambahkan, penegak hukum tidak boleh menjadikan hukum sebagai alat untuk mencari-cari kesalahan pihak tertentu. Apalagi di acara penting partai.

"Saya ulangi, tidak boleh. Kami merasa terusik karena pada saat bersamaan, besok ada agenda besar Rakernas Partai NasDem. Kami tidak ingin proses hukum dijadikan alat untuk menarget orang tertentu, apalagi dengan cara mencari-cari kesalahan," ucapnya.

Baca Juga: Ditangkap KPK! Ini Perjalanan Politik Bupati Kolaka Timur Abdul Azis

Mantan Ketua DPRD Makassar itu menegaskan, Partai NasDem tetap mendukung penuh kerja-kerja KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Namun, ia menyayangkan cara-cara yang menurutnya bisa merusak persepsi publik.

"Seperti yang disampaikan Kakak Sahroni, itu yang kami tolak. Itu sikap kami," tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni membantah kabar adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kader Partai NasDem sekaligus Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz.

Menurut Sahroni, kabar tersebut tidak benar dan menyesatkan karena saat ini Abdul Aziz tengah mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar.

Sahroni menilai pemberitaan yang berkembang justru membingungkan publik dan menimbulkan kecurigaan soal motif di balik penyebarannya.

"Kenapa penegakan hukum harus dijadikan drama? Sangat disayangkan kalau drama ini dimainkan oleh institusi yang mestinya objektif, tapi malah menimbulkan tanda tanya, apa maksud dan tujuannya?" ujarnya.