Muhammad Yunus
Rabu, 30 Juli 2025 | 13:17 WIB
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sulawesi Selatan saat menerima SK pengangkatan [SuaraSulsel.id/Istimewa]

SuaraSulsel.id - Setelah penantian panjang, ribuan tenaga honorer lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya akan menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I.

Penyerahan SK tersebut dijadwalkan berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Kamis, 31 Juli 2025.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, saat dihubungi Rabu, 30 Juli 2025.

Erwin mengatakan, proses administrasi untuk penerbitan SK PPPK kini telah hampir rampung. Namun, memang masih ada berkas yang belum tuntas.

"Sampai saat ini, proses penyelesaian sudah mencapai 98 persen. Hanya tinggal beberapa berkas yang masih menunggu terbitnya pertek (pertimbangan teknis). Tapi kami terus mengupayakan agar semuanya tuntas hari ini, sehingga SK bisa diserahkan secara keseluruhan besok," jelas Erwin.

Ia menambahkan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah memberikan arahan langsung agar proses penyerahan SK Tahap I dipercepat.

Koordinasi intens terus dilakukan dengan berbagai pihak terkait agar tidak ada tenaga honorer yang tertinggal dalam proses pengangkatan.

"Pak Gubernur sangat memberi perhatian terhadap nasib para tenaga honorer ini. Beliau mendorong agar semua pertek yang belum selesai segera diterbitkan. Kami harap hari ini (Rabu) semuanya bisa rampung," sebutnya.

Tercatat, sebanyak 6.624 orang tenaga honorer yang lulus seleksi PPPK Tahap I akan menerima SK pengangkatan.

Baca Juga: Gubernur Sulsel dan Ketua TP PKK Dikukuhkan Sebagai Ayah dan Bunda Generasi Berencana

Jumlah tersebut merupakan hasil dari rekrutmen tahun anggaran 2024 di lingkup Pemprov Sulsel.

Selain itu, terdapat pula lima orang yang lolos sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di instansi yang sama.

Penyerahan SK PPPK ini disambut antusias oleh para tenaga honorer yang telah menunggu kepastian status kepegawaiannya selama bertahun-tahun.

BKD menyebut penyerahan ini menjadi momentum penting dalam reformasi manajemen ASN di lingkungan Pemprov Sulsel.

"Penyerahan SK ini bukan hanya bentuk pengakuan terhadap kerja keras para honorer, tapi juga bukti bahwa pemerintah hadir dalam memberi kepastian hukum dan kesejahteraan bagi tenaga non-ASN yang telah mengabdi," ujar Erwin.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pihaknya tengah mengupayakan agar TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pengangkatan ditetapkan pada bulan Juli 2025, agar para PPPK segera menerima hak-haknya termasuk penggajian dan tunjangan sesuai ketentuan.

Meski penyerahan SK Tahap I menjadi kabar menggembirakan, masih ada tenaga honorer lain yang belum masuk dalam gelombang pertama.

Pemerintah pun didorong untuk segera melanjutkan tahapan berikutnya dan mempercepat proses bagi tenaga non-ASN lainnya yang telah lama mengabdi.

BKD Sulsel sendiri menyatakan pihaknya telah menyiapkan skema untuk PPPK Tahap II dan III sembari menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Kami harap ke depan proses rekrutmen dan penyerahan SK bisa lebih cepat dan efisien. Tidak boleh ada lagi honorer yang menunggu terlalu lama," tegas Erwin.

Sementara, salah satu calon PPPK Tahap I dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Fitri, mengaku lega setelah akhirnya mendapatkan kepastian.

Fitri menyebut informasi penyerahan SK sebelumnya sempat simpang siur.

"Awalnya katanya 30 Juli, lalu mundur lagi. Tapi, alhamdulillah, akhirnya ada kepastian juga untuk 31 Juli. Ini sangat melegakan," ungkap Fitri.

Fitri berharap setelah menerima SK, proses administrasi lanjutan seperti penyesuaian gaji dan pemberkasan berjalan lancar.

Ia juga berharap pemerintah dapat segera mencairkan hak-hak PPPK sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Yang paling penting sekarang, akhirnya saya resmi jadi ASN, meskipun statusnya PPPK. Mudah-mudahan gajinya nanti sesuai, dan tidak tertunda lagi," harapnya.

Fitri mengisahkan bahwa ia mulai bekerja di lingkungan Satpol PP sejak akhir tahun 2020. SK kontrak awalnya diterbitkan pada tahun 2021.

Selama hampir lima tahun, ia terus mengabdi meskipun statusnya masih sebagai honorer. Kini, setelah penantian panjang, ia merasa haru bisa ikut dilantik menjadi ASN.

"Saya belum tahu siapa yang akan dampingi saat penerimaan SK besok, mungkin keluarga. Tapi ini momen penting, dan saya sangat bersyukur," ujarnya lirih.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing

Load More