SuaraSulsel.id - Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan sejumlah anak dari keluarga mampu mencoba mendaftar ke Sekolah Rakyat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Padahal sekolah ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari kategori miskin ekstrem.
Temuan itu terungkap saat dilakukan asesmen dan verifikasi lapangan terhadap para pendaftar oleh tim terpadu dari berbagai instansi pemerintah.
Sekolah Rakyat merupakan program kolaboratif antar kementerian, termasuk Kemensos, Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga lainnya.
Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berbasis asrama (boarding school) bagi anak-anak dari keluarga yang sangat miskin, termasuk di Kota Makassar.
"Iya, beberapa pendaftar online ternyata berasal dari keluarga yang tergolong mampu, jadi kami lakukan verifikasi sangat hati-hati. Kami tidak ingin program ini disalahgunakan," kata Kepala Sentra Wirajaya Makassar, Nur Alam, Jumat, 11 Juli 2025.
Ia menegaskan, setelah pendaftaran dilakukan, verifikasi dilakukan secara berlapis melalui kunjungan rumah dan asesmen sosial.
Tim gabungan meninjau langsung kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan data administrasi untuk memastikan setiap siswa yang diterima benar-benar layak secara sosial dan ekonomi.
Nur Alam mengakui bahwa sistem pendaftaran daring memang memudahkan proses rekrutmen. Namun juga membuka peluang bagi pendaftar yang tidak sesuai kriteria.
Baca Juga: Makassar Bakal Punya Stadion Megah! Rp500 Miliar Digelontorkan, Kapan Rampung?
Karena itu, Kemensos dan tim terkait tetap melakukan kontrol ketat di lapangan.
"Tidak semua data di online bisa dijadikan acuan. Kami melihat langsung ke rumah, mewawancarai tetangga, dan mencocokkan data ekonomi dari BPS. Kami ingin program ini menyasar tepat sasaran," ucapnya.
Sekolah Rakyat setara SMP di Makassar dirancang menampung 150 siswa tingkat SMP dari kategori miskin ekstrem.
Lokasinya berada di kawasan Salodong, Kelurahan Untia, Kota Makassar.
Dari jumlah tersebut, 100 kuota disiapkan untuk siswa laki-laki dan 50 untuk perempuan dengan sistem asrama terpisah.
"Ini adalah bagian dari misi negara untuk memastikan anak-anak yang paling tertinggal mendapatkan pendidikan yang layak, aman dan berkualitas," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
Terkini
-
Dari Beauty Class hingga Womenpreneur Bazaar, BRI Rayakan Kartini dengan Pemberdayaan Nyata
-
Gubernur Sulsel Minta Menteri PU Percepat Pembangunan Jalan Seko
-
Enam Peserta Disabilitas Ikuti UTBK SNBT di Unhas, Kampus UNM Siapkan Ribuan Komputer
-
Jual 3 Ekor Sapi, Petani Asal Soppeng Akhirnya Berangkat Haji Setelah 16 Tahun Menunggu
-
Cek Fakta: Uang Kas Masjid Akan Dikelola Pemerintah?