Warga Hentikan Pembangunan Musala Dekat Patung Tuhan Yesus Tertinggi di Dunia

SuaraSulsel.id - Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tana Toraja, Tamrin Lodo, mengaku pihaknya tidak pernah menerima konfirmasi ataupun permohonan rekomendasi.

Terkait pembangunan musala di kawasan Objek Wisata Religi Patung Tuhan Yesus Memberkati di Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale.

Sebelumnya, ramai penolakan soal rencana pembangunan tersebut.

Menurut Tamrin, FKUB justru mengetahui informasi pembangunan tersebut dari pemberitaan media.

Baca Juga: Terungkap! Penyebab Karyawan Perempuan Tewas Tergantung di Kamar Kos Makassar

"Kami hanya tahu dari media. Tidak ada konfirmasi sama sekali dari panitia pembangunan," kata Tamrin saat dikonfirmasi, Selasa, 10 Juni 2025.

Ia menegaskan, hingga saat ini FKUB Tana Toraja tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pemberian rekomendasi.

Padahal, hal tersebut merupakan syarat penting dalam pendirian rumah ibadah berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tamrin menambahkan, pihaknya telah meminta agar kegiatan pembangunan musala tersebut dihentikan sementara.

Ia juga mengimbau semua pihak agar menjaga semangat toleransi dan saling menghormati antarumat beragama demi menjaga stabilitas sosial di wilayah Toraja.

Baca Juga: 15 Tahun Diabaikan, Warga Tana Toraja Patungan Perbaiki Jalan Rusak: Pemerintah ke Mana?

"Kami berharap semua pihak bisa menahan diri dan mengutamakan dialog. Toraja ini dikenal dengan toleransinya, dan itu harus dijaga bersama," ujarnya.

Dianggap Cederai Toleransi

Sementara itu, puluhan anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tana Toraja menggelar aksi unjuk rasa di Makale pada hari yang sama.

Dalam aksinya, mereka mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan untuk segera mencopot AKBP Budi Hermawan dari jabatannya sebagai Kapolres Tana Toraja.

Desakan ini mencuat menyusul keikutsertaan AKBP Budi Hermawan dalam prosesi peletakan batu pertama pembangunan musholla pada Minggu, 8 Juni 2025 kemarin.

GMKI menilai, tindakan tersebut mencerminkan kelalaian serius terhadap prosedur hukum serta ketidakpekaan terhadap konteks sosial masyarakat setempat.