Tanah Negara 52 Hektare Digugat, Pemprov Sulsel Tolak Putusan Pengadilan Tinggi Makassar

Saat HGU akan diperpanjang, Badan Pertanahan Kota Makassar menolaknya.

Karena tidak dikelola, Gubernur Sulsel kala itu, kemudian mengusulkan agar lahan tersebut menjadi tanah negara yang dikuasai langsung oleh pemerintah. Hingga terbitlah surat keterangan tanah atau SKT.

Namun, dalam perjalanannya, muncul nama Magdalena yang mengaku ahli waris dari Cornelis de Munnik. Kemudian, Samla Dg Ngimba yang mengakui lahan itu warisan dari orang tuanya.

Magdalena mengaku punya dasar kepemilikan berdasarkan akta jual beli dan balik nama berdasarkan pemisahan dan pembagian dari sebuah persil yang termaktub dalam Surat Ukur tanggal 31 Oktober 1930 No. 60.

Letaknya tepat di Kampung Manggala Distrik Tombolo Pemerintah Daerah Makassar dengan No Verponding RVO.12 atas nama Cornelis.

Pihak Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan kota Makassar juga sudah mengajukan kasasi atas putusan PTUN pada 8 April 2025 lalu.

BPN keberatan atas beberapa hal yang jadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan meminta MA agar membatalkan putusan tersebut.

BPN menyatakan keberatan mengenai adanya bukti yang tidak dimasukkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara intervensi.

BPN juga menilai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam perkara asal keliru. Ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya hukum acara perdata.

Baca Juga: Borong Dagangan Warga, Gubernur Sulsel Sentuh Hati Pedagang Kecil di Pemandian Air Panas Pincara

Persoalannya ada pada objek pokok sengketa berupa tanah yang menurut dalil Penggugat Asal merupakan hak waris dari orang tuanya.

Sedangkan menurut Penggugat Intervensi, objek sengketa berupa tanah eigendom yang sampai saat ini masih tercatat dan merupakan hak milik dari P. Cornelis De Munnik sebagai ahli waris.

BPN Sebut Hakim Keliru

Menurut kuasa hukum BPN, pertimbangan hakim memenangkan para penggugat jelas sangat keliru.

Bagaimana bisa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dasar Penggugat Asal dengan Penggugat Intervensi berada pada lokasi yang sama.

Padahal dalam gugatan atau permohonan intervensi, objek yang diklaim tidak jelas batas-batasnya.