SuaraSulsel.id - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, langsung tancap gas. Baru saja resmi menjabat, ia memimpin rapat koordinasi perdana dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Siapakatau, Balai Kota Makassar, Selasa (4/03/2025).
Ini bukan sekadar rapat biasa, tapi langkah awal menyelaraskan visi besar lima tahun ke depan.
Turut hadir dalam rakor, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Pj Sekda Irwan Adnan, hingga para staf ahli dan asisten wali kota.
Semua berkumpul dengan satu tujuan memastikan pemerintahan berjalan solid dan selaras demi pelayanan terbaik bagi warga Makassar.
Membangun Sinergi, Bukan Sekadar Koordinasi
Dalam rapat ini, Munafri menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah kota bukan hanya soal siapa bekerja di mana, tapi bagaimana semua elemen bisa bergerak bersama.
“Rakor pagi ini supaya kita klik, biar saling mengerti apa yang kita kerjakan dan apa yang akan kita lakukan,” ujarnya.
Salah satu hal utama yang dibahas adalah efisiensi anggaran. Munafri meminta OPD lebih cermat dalam mengelola dana agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada masyarakat.
“Ini bagian dari jihad kita untuk kota ini. Kita bekerja, pemerintah membayar pekerjaan kita, dan kita harus memberikan yang terbaik untuk Makassar,” katanya.
Baca Juga: Jadwal Buka Puasa Kota Makassar dan Sekitarnya Minggu 2 Maret 2025
Fokus pada Pendidikan, Keamanan, dan Pelayanan Publik
Selain anggaran, Munafri juga menyoroti sektor pendidikan, terutama kinerja kepala sekolah. Ia menegaskan pentingnya evaluasi agar kualitas pendidikan terus meningkat.
Tak hanya itu, persoalan keamanan masyarakat juga menjadi perhatian, apalagi di bulan Ramadan ini yang sering diwarnai gangguan ketertiban.
“Kita harus memastikan kontrol sosial berjalan dengan baik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Jangan sampai ada laporan masyarakat yang terabaikan,” pesannya.
Masalah RT/RW juga tak luput dari pembahasan. Sebagai ujung tombak pelayanan publik, Munafri ingin mereka lebih diberdayakan dengan pembinaan yang tepat.
Sementara itu, Perusahaan Daerah (Perusda) juga diminta lebih profesional dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Diserang Pansus Hak Angket, Bupati Gowa Husniah Talenrang: Jangan Sentuh Ranah Pribadi Saya
-
Gakkum ESDM Ingin Gunung Botak Beri Manfaat Nyata bagi Warga Maluku
-
Lapak Penjual Kelapa di Area Benteng Rotterdam Makassar Direlokasi
-
Pemprov Sulteng Tegaskan Aturan Beasiswa Ganda: Pilih Satu atau Dana Harus Dikembalikan
-
Beban Infrastruktur Membengkak, Pemprov Sulsel Usul 360 Km Jalan Provinsi Jadi Jalan Nasional