Kepala BKN RI: Kepala Daerah Terpilih Tidak Boleh Angkat Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan Tim Pakar

"CPNS akan kita buka lagi baik untuk S1, S2 maupun S3 akan kita siapkan, termasuk untuk kebutuhan dokter spesialis. Tapi tidak boleh stafsus, pakar atau tenaga ahli," terangnya.

Sementara, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan jumlah honorer terus bertambah. Karena kepala daerah lebih pilih mempekerjakan honorer dibanding CPNS.

Gaji yang lebih rendah dan kontrak kerja bisa diputus kapan saja jadi alasannya.

"Sampai sekarang ini yang jadi masalah karena kita belum tahu persis berapa sebenarnya jumlah tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. Datanya selalu berubah karena ada peluang masih bisa dibuka, ya dibuka lagi. Kasihan, lama-lama gitu," jelasnya.

Baca Juga: Daftar Lengkap Harta Kekayaan 14 Kepala Daerah Terpilih di Sulsel, Siapa Paling Tajir?

Ia menegaskan DPR RI dan pemerintah pusat sepakat agar mulai tahun 2025 tidak boleh lagi ada pengangkatan honorer. Jumlah yang ada saat ini akan dimanfaatkan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

"Jadi perlu ada aturan ketat dan komitmen dari kepala daerah untuk menyelesaikan baik PPPK penuh waktu dan paruh waktu," ucap legislator partai Golkar itu.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing