SuaraSulsel.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 kemungkinan besar dilaksanakan pada 13 Maret 2025.
"Tahapan di Mahkamah Konstitusi (MK), idealnya memang selesai setelah 13 Maret," ujar Afifuddin di Jakarta.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan kepala daerah sebelumnya dijadwalkan dimulai pada 7 Februari 2025 untuk gubernur, dan 10 Februari 2025 untuk wali kota serta bupati.
Namun, perubahan jadwal penanganan perkara Pilkada di MK membuat pelantikan harus mundur.
Hingga saat ini, belum ada aturan resmi yang menetapkan tanggal pelantikan terbaru. Afifuddin menjelaskan bahwa usulan tanggal 13 Maret hanyalah estimasi berdasarkan proses penanganan perkara Pilkada yang masih berlangsung.
"Jumlah gugatan di MK saat ini lebih dari 300 kasus. Proses seperti sidang pendahuluan dan pembuktian masih berjalan, sehingga dismissal case belum diputuskan di awal Februari," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga menyampaikan bahwa pelantikan kepala daerah kemungkinan besar baru dapat dilakukan pada Maret 2025.
"Pelantikan harus serentak, karena masa pemerintahan nantinya tidak boleh berbeda-beda," tegas Bima Arya di Surabaya.
Perubahan ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara jadwal Pilkada dan tahapan penyelesaian perkara hukum di MK, demi memastikan pelantikan berjalan sesuai aturan dan serentak di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Kenapa 1,9 Juta Warga Sulsel Golput?
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
Terkini
-
BRI Ajak Nasabah Tumbuh Bersama di Tahun Kuda Api Lewat BRI Imlek Prosperity 2026
-
DPR RI Ingatkan Bahaya Pemekaran Luwu Raya: Banyak Daerah Bernasib Tragis
-
ASN Kemenag Dilarang Keras Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran
-
Inilah Cara Aura Research Bantu Brand Pahami Opini Publik di Medsos
-
'Maafkan Saya Opu' Taufan Pawe Ingatkan Syarat Berat Pembentukan Provinsi Luwu Raya