SuaraSulsel.id - Penelitian ketua jurusan Ilmu Politik Unhas Andi Ali Armunanto menemukan adanya aliran dana besar-besaran untuk pemilihan gubernur Sulsel pada tahun 2018.
Fenomena ini diprediksi akan terulang kembali di Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Selatan. Motifnya diduga untuk menguasai sumber daya alam di Sulsel.
"Hasil penelitian saya, ada aliran dana Rp600 miliar ke salah satu calon pada Pilgub 2018 lalu. Jadi dari awal sudah kelihatan tapi tentu saja pertaruhan di 2024 ini akan lebih besar, jadi akan lebih banyak pengusaha yang akan berinvestasi lewat jalur politik di Sulsel," kata Ali dalam kanal youtube podcast Rakyat News, diakses Selasa 2 Juli 2024.
Hasil kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) sendiri menunjukkan biaya politik yang harus dikeluarkan untuk memenangkan kontestasi cukup tinggi.
Baca Juga: Andi Ali: Sumber Daya Alam Jadi Incaran Pemodal Pilkada Sulsel
Untuk memperebutkan kursi bupati/wali kota misalnya, biaya yang harus dirogoh mencapai Rp20 miliar-Rp30 miliar. Sedangkan untuk pemilihan gubernur mencapai Rp20 miliar-Rp100 miliar.
Kehadiran sponsor di balik para calon kepala daerah terjadi karena mahalnya ongkos pilkada. Hal tersebut memaksa setiap pasangan calon harus memiliki kekuatan modal ekonomi yang kuat.
Sayangnya, harta kekayaan pasangan calon seringkali tak mencukupi. Biaya untuk memenangkan pilkada, jauh lebih besar dari harta kekayaan yang dimiliki para kandidat.
Kondisi ini menjadi pintu masuk cukong-cukong pilkada yang berujung pada pencederaan demokrasi.
Pertarungan Pemodal
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Andi Ali Armunanto menilai calon kepala daerah di Sulawesi Selatan akan disponsori oleh cukong kelas kakap.
Baca Juga: Bawaslu Sulsel Buka Ruang Suara Perempuan di Pilkada Serentak 2024
Menurutnya, perhelatan Pilkada di daerah ini akan menjadi pertarungan bagi pemodal.
Berita Terkait
-
Mendagri Tito Tolak Usulan Fraksi Gerindra Minta PSU Pilkada Pakai Dana Pendidikan: Kami Gak Korbankan yang Wajib
-
Minta KPU-Bawaslu Seefisien Mungkin Ajukan Anggaran PSU Pilkada, Hitung-hitungan Kemendagri Tak Sampai Rp 1 T
-
Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
-
Jelang PSU, Kekalahan Andika di Pilkada Serang Disebut karena Warga Tolak Dinasti Politik
-
Dede Yusuf soal PSU Pilkada 2024 Digelar saat Puasa: Yang Penting Pengawasannya!
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
Pilihan
-
Biasa Blak-blakan, Ahok Takut Bicara soal BBM Oplosan Pertamina: Ada yang Saya Enggak Bisa Ngomong
-
Catat Lur! Kedubes Kerajaan Arab Saudi dan Pemkot Solo Akan Gelar Buka Bersama Sepanjang 2,7 Kilometer
-
BYD M6 dan Denza D9 Jadi Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Februari
-
Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Mulai Rp 2 Jutaan Terbaru Maret 2025
Terkini
-
Uang Damai Rp10 Juta Kasus Pencabulan Anak: Keluarga Korban Tolak, Kanit PPA Polrestabes Makassar Terancam Sanksi
-
28 Tahun Mengabdi, Kini Gigit Jari: Kisah Pilu PPPK Makassar yang Pengangkatannya Ditunda Setahun
-
Kasat Narkoba Polres Bone Dicopot! Diduga Minta "Uang Damai" Rp80 Juta, Chat Viral Jadi Bukti
-
Agus Harimurti Yudhoyono Evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Makassar
-
Geram! Kanit PPA Polrestabes Makassar Diduga Minta Korban Kekerasan Seksual Damai Dengan Uang Rp10 Juta