SuaraSulsel.id - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan telah memasukkan Israel ke dalam daftar hitam negara dan organisasi yang membahayakan anak-anak di daerah konflik.
Guterres mengatakan bahwa dirinya telah memberitahukan keputusan tersebut kepada atase pertahanan Israel di Amerika Serikat, Mayor Jenderal Hidai Zilberman.
Menurut laporan surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, upaya sekuat tenaga Israel untuk membujuk Guterres supaya tidak memasukkan Israel ke daftar hitam tersebut gagal. Televisi Israel Channel 13 juga melaporkan hal ini.
Karena itu, Israel akan disebut dalam daftar hitam yang akan dirilis pekan depan sebagai laporan kepada anggota Dewan Keamanan PBB, yang akan membahas laporan tersebut pada 26 Juni.
Bulan lalu, Yedioth Ahronoth dan platform daringnya, Ynet, melaporkan adanya kekhawatiran besar Israel terhadap keputusan tersebut, menyusul sejumlah pernyataan keras Guterres atas Israel.
Sumber yang dikutip warta tersebut menyebut Sekjen PBB tidak menyukai Israel dan tidak dapat dipengaruhi.
Israel khawatir daftar hitam yang mencantumkan negaranya tersebut akan berimbas pada embargo senjata.
Harian Israel tersebut juga mencatat salah satu konsekuensi dari daftar hitam tersebut adalah rusaknya reputasi Israel ketika laporan tersebut direspons komunitas internasional dan dikutip badan PBB.
Sebelumnya, entitas yang tercantum dalam daftar hitam tersebut adalah negara-negara seperti Afghanistan, Mali, Myanmar, Somalia, Sudan, Yaman, dan Suriah, serta organisasi teroris seperti Al Qaida, ISIS, Al Shabaab, dan Boko Haram.
Baca Juga: Tentara Israel Bunuh 39 Pengungsi Palestina di Jalur Gaza
Laporan yang ditulis oleh Perwakilan Khusus PBB untuk Anak dan Konflik Bersenjata Virginia Gamba tersebut akan merangkum peristiwa tahun 2023, termasuk meningkatnya insiden korban jiwa anak akibat agresi Israel ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023.
Data laporan tersebut berasal dari informasi dari organisasi PBB dan sumber lokal. Pencantuman suatu entitas dalam laporan tersebut akan berimbas pada munculnya laporan rinci terhadap entitas itu.
Dengan demikian, perwakilan khusus PBB tersebut akan membuat laporan spesifik terkait Israel yang akan mereka sampaikan kepada DK PBB.
Walau begitu, laporan tersebut tidak eksplisit menyebut Israel atau militer Israel, namun hanya menyebut "pasukan keamanan Israel".
Rancangan laporan daftar hitam yang diterima pihak Israel beberapa bulan lalu mencantumkan sejumlah pelanggaran yang telah dilakukannya di Jalur Gaza, seperti penggunaan bom di daerah berpenduduk, upaya merekrut anak-anak sebagai informan perang, dan memanfaatkan anak-anak sebagai tameng manusia.
Agresi Israel ke Jalur Gaza yang tak kunjung berhenti sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 36.654 warga Palestina, termasuk 15.500 anak-anak dan 10.300 wanita, terbunuh dan 83.309 lainnya cedera.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Kanky Murah tapi Berkualitas untuk Easy Run dan Aktivitas Harian
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Dosen Viral Ludahi Kasir: Ternyata Belum Dipecat, Begini Nasibnya Menurut LLDIKTI
-
Kecelakaan KM Putri Sakinah Tambah Daftar Panjang Tragedi Kapal Wisata di Labuan Bajo
-
Sejarah! Wali Kota New York Dilantik Pakai Al-Quran di Stasiun Kereta Bawah Tanah
-
318 Ribu Penumpang Nikmati Kereta Api Maros-Barru Sepanjang 2025
-
9 Peristiwa Viral Mengguncang Sulawesi Selatan Selama 2025