SuaraSulsel.id - Pengamat masalah lingkungan Mustam Arif mengatakan, pemerintah jangan hanya mengandalkan pelatihan atau pembentukan kelompok dan forum yang berorientasi proyek. Dalam menangani bencana di Sulawesi Selatan.
Butuh keseriusan untuk membangun ketahanan masyarakat (resilience) menghadapi bencana.
Masyarakat di titik-titik rawan bencana sudah harus didukung oleh rencana kedaruratan (contigency plan) yang memadai. Siap diaktifkan pada saat datangnya bencana dan tanggap darurat.
Rencana kedaruratan yang didukung sistem peringatan dini (early warning system) yang memadai.
Sarana peringatan dini tidak selalu harus tergantung pada teknologi canggih. BMKG hampir setiap saat memberi peringatan.
Sesuai asesmen Jurnal Celebes, sebagian masyarakat lokal dan adat di Sulsel memiliki pengetahuan atau kearifan lokal yang menjadi peringatan dini menghadapi bencana. Harusnya potensi ini diberdayakan di lapangan.
Mustam Arif yang juga Direktur Eksekutif Jurnal Celebes mengatakan, semua pihak patut mewaspadai bencana ekologis yang dapat menjadi ancaman rutin dan serentak.
"Kita berada di era bencana rutin, karena kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah dipetakan olah BPBD sebagai daerah rawan bencana, terutama banjir dan longsor," kata Mustam, Sabtu 4 Mei 2024.
Dia mengatakan, bencana banjir dan longsor di Sulsel terjadi setiap tahun. Namun, tampaknya belum disikapi serius dalam menanggulangi banjir dan longsor yang rutin terjadi setiap tahun.
Baca Juga: Pj Gubernur Sulsel Kirim Bantuan ke Latimojong Pakai Helikopter
Karena itu, rentetan banjir dan longsor beberapa bulan ini kemudian memuncak pada banjir dan longsor serentak di Luwu, Sidrap, Pinrang, Wajo, Enrekang, Bone dan Sinjai adalah pukulan telak.
Peristiwa pahit yang harus membuat Pemerintah Provinsi Sulsel dan pemkab untuk segera mengambil langkah serius. Karena bila mengacu anomali kepada dampak perubahan iklim, bencana serentak ini bisa jadi akan rutin.
Hal yang mendasar, kata dia, perlu mengubah paradigma penanggulangan bencana yang berimbang antara orientasi tanggap darurat dan pemulihan dengan pencegahan (mitigasi) dan kesiapsiagaan.
Terlalu Banyak Dana Tanggap Darurat
Selama ini penanggulangan bencana terlalu berorientasi pada tanggap darurat (response) dan pemulihan (recovery). Dana dan sumber daya terlalu banyak dialokasikan untuk tanggap darurat dan pemulihan setelah bencana.
Sementara pencegahan atau mitigasi menjadi aspek kurang penting. Padahal, di level hulu inilah sesungguhnya dampak bencana bisa diminimalkan atau dicegah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- 9 Tinted Sunscreen untuk Samarkan Noda dan Ratakan Warna Kulit
- 7 Rekomendasi HP Murah Kuat Main MLBB Smooth 60 FPS: Chipset Helio G99 dan Snapdragon 685
- 4 Shio Paling Beruntung 8 November 2026: Macan hingga Babi Panen Hoki dan Rezeki
Pilihan
-
Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
-
Panda Nababan, Politikus Senior PDI Perjuangan Meninggal Dunia di Rumahnya
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
Terkini
-
Anak dan Cucu Pahlawan Nasional Bisa Dapat Tunjangan Rp50 Juta, Ini Syarat dan Caranya!
-
Gubernur Sulsel Siapkan Hadiah Rp1 Miliar untuk Tiga Juara Umum PORPROV 2026
-
BRI Bukukan Laba Rp48,2 Triliun di Triwulan III 2026, Pertegas Peran bagi Negeri
-
Eks Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Sah Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Bibit Nanas
-
Gubernur Sulsel Larang Vape, Racun dan Obat Bius Ini Diam-diam Masuk ke Paru-Paru