4 Program Utama Pemprov Sulsel Kendalikan Inflasi

SuaraSulsel.id - Pemprov Sulsel terus berupaya menjaga inflasi tetap terkendali, melalui empat program utama. Yakni, menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif antar stakeholder terkait.

"Kita tetap pada empat program utama, yakni bagaimana menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, maupun komunikasi yang efektif," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian secara virtual di Toraja Room, Kantor Gubernur Sulsel, Senin 8 Januari 2024.

Untuk Provinsi Sulsel, kata Arsjad, inflasi secara year on year pada Bulan Desember 2023 sebesar 2,81%, sementara Bulan November 2,79%. Nilai ini pun tetap sesuai target 3 ± 1%.

"Kondisi inflasi kita mengalami peningkatan tipis dari 2,79% menjadi 2,81%. Kenaikan ini disebabkan antara lain momen Natal dan Tahun Baru. Dimana pada momentum ini, permintaan masyarakat untuk bahan pokok, termasuk angkutan udara meningkat. Terutama bertepatan dengan liburan anak sekolah, juga disebabkan adanya penyesuaian harga BBM," jelas Arsjad.

Adapun komoditi yang mengalami kenaikan harga diantaranya, cabai. Mengingat pasokan yang terbatas, belum memasuki musim panen, dan produksi cabai mengalami penurunan akibat el nino. Maka dari itu, Pemprov Sulsel pun telah menggalakkan gerakan menanam cabai di halaman rumah.

Selain itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tetap fokus pada upaya-upaya dalam rangka menjaga inflasi, melalui implementasi Mini Distribution Center (MDC) di pasar, utamanya di Kota Makassar, yang menjadi salah satu barometer dari 5 sampling IHK.

"Kita juga melaksanakan Gerakan Pangan Murah atau Operasi Pasar. TPID Sulsel juga terus massif melakukan pengawasan bekerjasama dengan Satgas Pangan," ungkapnya.

"Disamping itu, kita memonitor fluktuasi harga melalui panel harga yang ada. Strategi yang kami lakukan bekerjasama dengan Bapanas untuk memonitor perkembangan harga bapok strategis. Sehingga bisa memprediksi dan mengantisipasi segala hal yang dapat saja terjadi khususnya terkait harga pangan ini," jelasnya.

Untuk diketahui, Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian. Dalam pertemuan ini pula, dibahas langkah konkret untuk pengendalian inflasi di daerah tahun 2024 ini.

Baca Juga: Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Cek Kesiapan Logistik Pemilu di Kota Makassar

Ada enam poin arahan dan penekanan Mendagri Tito Karnavian. Yakni lakukan gerakan tanam, untuk mengatasi permasalahan terutama kenaikan harga pada cabai rawit, cabai merah, terutama pada daerah-daerah yang mengalami kenaikan pada komoditas cabai rawit dan cabai merah.

Kedua, pendistribusian bantuan kepada keluarga penerima manfaat agar tepat sasaran. Selanjutnya, kampanyekan tidak boros pangan. Keempat, lakukan rekonsiliasi data. Kelima, melakukan gerakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Serta yang terakhir, gerakan pangan lokal.

Tito menerangkan, angka inflasi Indonesia berada pada urutan ke-53 terendah dari 186 negara di dunia. Di negara G20, inflasi Indonesia masuk peringkat tujuh yang terendah. 16 negara lainnya seperti Jepang, Amerika, dan yang lainnya inflasinya lebih tinggi dari Indonesia. Inflasi tahun ke tahun Indonesia pada Bulan Desember 2023 yakni di angka 2,61 persen, turun dari angka sebelumnya yakni 2,86 persen.

Tito pun mengingatkan agar semua daerah jangan terlena dengan inflasi yang relatif terkendali. "Jadi berita baiknya, inflasi kita relatif terjaga, namun jangan sampai terlena karena tren bulan ke bulannya ada peningkatan sehingga perlu ada langkah-langkah yang diambil," pesan Tito.