SuaraSulsel.id - Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan dinobatkan sebagai TP2DD terbaik di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Causa Iman Karana, di sela Pelaksanaan Launching KKPD, High Level Meeting TP2DD, Serta Apresiasi Ekonomi dan Keuangan Digital Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Selasa, 5 Desember 2023.
"Berbagai inovasi dilakukan di Sulsel, berhasil dapat pengakuan nasional. Di tahun 2022, Provinsi Sulsel berhasil jadi TP2DD terbaik se Indonesia. Tahun ini, TP2DD Provinsi Sulsel tidak hanya terbaik di Wilayah Kawasan Sulawesi, tapi kembali jadi yang terbaik di Indonesia," kata Causa Iman.
Causa Iman mengungkapkan, pemerintahan dituntut mengikuti perkembangan teknologi, sehingga lebih responsif, efektif, dan transparan. Termasuk dalam hal tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Sulsel telah membuktikan hal tersebut.
"Wapres telah memberikan arahan agar semua pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada KKPD. Dan oleh Pak Pj Gubernur langsung ditindaklanjuti begitu kami laporkan. Luar biasa sekali dukungan Pak Pj Gubernur," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Bank Indonesia menyerahkan dua piagam penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, yang diterima Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin.
Yakni Penghargaan TP2DD Terbaik I di Kawasan Sulawesi, dan penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Program Unggulan P2DD Terbaik melalui aplikasi pembayaran pajak digital Bapenda Sulsel in Your Hand.
Diketahui, Provinsi Sulsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mengimplementasikan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk pertama kalinya menggunakan KKPD-nya pada November 2023 lalu, untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK).
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan, KKPD menjadi instrumen reformasi birokrasi, termasuk tata kelola keuangan. Penggunaan KKPD, secara langsung atau tidak, akan mengurangi praktek tata kelola keuangan yang kurang pantas dan upaya pencegahan korupsi.
Baca Juga: Bahtiar Baharuddin Target Sulsel Jadi Provinsi Pertama Bebas Inflasi Cabai
"Dengan menggunakan KKPD, semua terukur. Pasti semakin sehat organisasi kita, karena memangkas proses administrasi. KKPD lebih mudah, simpel, sederhana dan akuntabel, sesuai prinsip hukum keuangan. Banyak manfaat yang diperoleh," kata Bahtiar.
Ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada Bank Indonesia atas dukungan dan kontribusi dalam perbaikan tata kelola keuangan pemerintah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
Terkini
-
800 Orang Tewas! Ini 10 Fakta Mengejutkan Laka Lantas di Sulsel
-
Waspada! Ini Lokasi Paling Sering Makan Korban Kecelakaan di Kota Makassar
-
BMKG Sebut Aktivitas Ini Sebabkan Gempa Bumi di Kendari
-
Tak Diberi Uang Judi, Suami di Makassar Nekat Parangi Istri dan Habisi Nyawa Sepupu
-
Inklusi Keuangan Melesat, Holding UMi Dorong Literasi dan Akses Investasi Masyarakat