Struktur pemerintahan ini berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II sekitar tahun 1942. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda sudah dihapuskan.
Lalu, pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang No 1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia).
Dan selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, dimana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu daerah hanya boleh dipimpin oleh kepala daerah atau kepala pemerintahan negeri (KPN). Tidak boleh lagi ada lagi ada asisten residen.
Kala itu, status Parepare tetap menjadi afdeling atau kabupaten, yang wilayahnya meliputi lima daerah, yakni Barru, Sidrap, Pinrang dan Enrekang sebagai onder afdeling.
Namun, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka empat onder afdeling tersebut menjadi kabupaten tingkat II.
Barulah pada tahun 1963, Parepare diganti menjadi kota madya sesuai dengan aturan UU No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Parepare kemudian berganti menjadi kota sampai sekarang ini.
Parepare dipimpin pertama kalinya oleh Andi Mannaungi sebagai wali kota. Ia dilantik pada tanggal 17 Februari 1960. Pada tanggal itu pula ditetapkan sebagai hari jadi kota Parepare.
Kini Parepare mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Populasinya terus bertambah dan perkembangan infrastrukturnya semakin baik.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Baca Juga: PSM Makassar Sewa Stadion GBH Parepare Rp500 Ribu Per Hari Tambah Pajak Pertandingan 10 Persen
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Minyak Goreng 'Minyak Kita' Langgar HET di Sulsel? Satgas Saber Bongkar Temuan Mengejutkan
-
Kabar Baik BPS: Disparitas Kemiskinan Kota-Desa Sulsel Menyempit, Apa Rahasianya?
-
Ingin Kuliah Rasa Luar Negeri di Unhas? Cek Cara Raih 'Golden Ticket' Kelas Internasional 2026
-
Pemkot Makassar Akan Bangun PLTSa di TPA Tamangapa, Tender Diulang!
-
Jusuf Kalla: Perguruan Tinggi Jangan Andalkan Mahasiswa untuk Biaya Pendidikan