SuaraSulsel.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima pengembalian uang kasus tindak pidana korupsi perpajakan perusahaan di bidang jasa pengangkutan pertambangan nikel PT Bumi Sultra Jaya sebesar Rp4,3 miliar.
Kepala Kejari Kendari Ronal Hasiholan Bakara di Kendari mengatakan bahwa dalam kasus tersebut, pihaknya telah menerima satu orang tersangka bernama Wardan, selaku Direktur PT Bumi Sultra Jaya.
"Ini kita mintakan dari terdakwa dalam kasus tindak pidana perpajakan bernama Wardan selaku Direktur PT Bumi Sultra Jaya, perusahaan bidang usaha pengangkutan pertambangan nikel," kata Ronal, Senin 13 November 2023.
Ia menjelaskan terdakwa memungut biaya kepada para kustomernya yang telah disatukan dengan biaya untuk pajak. Namun, pada 2018 hingga 2019, terdakwa tidak menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.
"Terdakwa sudah memperoleh imbalan jasa dan langsung memungut pajak untuk disetorkan ke kas negara. Ternyata, selama dua tahun berturut-turut, yaitu sejak Januari sampai Desember 2018 dan Januari sampai Desember 2019, terdakwa tidak menyetorkan pajak ke kas negara, bila diakumulasikan jumlah pajak keseluruhannya itu sebesar Rp4,3 miliar lebih," jelasnya.
Dia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan penegakan kasus tindak pidana tindak pidana pencucian uang dan korupsi untuk melakukan penindakan atas pengembalian kerugian negara.
Baca Juga: KPK Dalami Peran Basuki Tjahaja Purnama dalam Kasus Korupsi LNG Pertamina
"Penegakan hukum, sekarang tidak hanya pidana penjara tapi maksimal untuk pengembalian kerugian negara," ungkapnya.
Dia menyampaikan bahwa hal itu sesuai dengan pesan dari Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengupayakan ada pengembalian kerugian keuangan negara .
Ronal menyebutkan bahwa uang tersebut akan disimpan di dalam rekening penampungan sembari menunggu putusan dari pengadilan untuk mengembalikan uang tersebut ke kas negara.
"Terdakwa sekarang ini masih dalam proses persidangan, uang ini kami simpan dulu ke rekening penampungan," ucap Ronal.
Baca Juga: Vonis Haris Yasin Limpo dan Irawan Abadi Naik Menjadi 4 Tahun Penjara
Berita Terkait
-
Lagi-lagi di Kementan, KPK Endus Dugaan Korupsi Fasilitas Pengolahan Karet
-
MK Sebut KPK Bisa Seret Kasus Korupsi di TNI hingga Pengadilan, Asal...
-
Kuasa Hukum Firli Bahuri Minta Kasus Kliennya Dihentikan, Klaim Telah Surati Kapolri
-
KPK Menang Praperadilan, Cabup Situbondo Karna Suswandi Tetap Tersangka Korupsi Dana PEN
-
Jadi Tersangka Korupsi, Rohidin Mersyah Tetap Bisa Maju di Pilkada Bengkulu 2024?
Tag
Terpopuler
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Meutya Hafid Copot Prabu Revolusi, Tunjuk Molly Prabawaty Jadi Plt Dirjen Kementerian Komdigi
- Ragnar Oratmangoen ke Media Belanda: Mimpi ke Piala Dunia itu...
- Segini Kekayaan Prabu Revolusi: Dicopot Meutya Hafid dari Komdigi, Ternyata Komisaris Kilang Pertamina
- dr. Oky Pratama Dituding Berkhianat, Nikita Mirzani: Lepasin Aja...
Pilihan
-
Bagaimana Jika Bumi Tidak Memiliki Atmosfer?
-
Dirut Baru Garuda Langsung Manut Prabowo! Harga Tiket Pesawat Resmi Turun
-
Pandji Pragiwaksono Sindir Sembako 'Bantuan Wapres Gibran' Pencitraan: Malah Branding Sendirian
-
Bansos Beras Berlanjut Hingga 2025, Siapa Saja yang Dapat?
-
Review Jelly Master, Game Mukbang Gratis yang Menggemaskan
Terkini
-
Beda Perlakuan Unhas ke Dosen Pelaku Pelecehan Seksual dan Mahasiswa Pesta Miras
-
Progam Special BRIguna, Suku Bunga Mulai dari 8,129% dan Diskon biaya Provisi 50%
-
Berani Jujur! 3 Kepala KUA di Takalar Kembalikan Uang Gratifikasi dari Calon Pengantin
-
Kalah Pilkada 2024 Tidak Boleh Langsung Menggugat ke MK, Ini Aturannya
-
Unggul Versi Quick Count, Sudirman: Jangan Bereuforia!