SuaraSulsel.id - Puluhan pendaftar calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan protes. Mereka awalnya dinyatakan lolos, tapi tiba-tiba berubah tidak memenuhi syarat atau TMS.
Salah satunya dialami Asmawati. Ia mengaku awalnya mendaftar jadi bidan ahli pertama di instansi Pemprov Sulsel.
Pada 12 Oktober 2023, Asmawati dan sejumlah pelamar lainnya sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi, alias memenuhi syarat.
Kelulusan itu juga diumumkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 800/6046/BKD/ tentang hasil seleksi administrasi pra-sanggah PPPK lingkup Pemprov Sulsel tahun anggaran 2023.
"Namun anehnya, setelah pengumuman keluar beberapa hari terjadi perubahan di akun SSCASN. Berubah jadi tidak memenuhi syarat," jelasnya kepada SuaraSulsel.id, Rabu, 25 Oktober 2023.
Perubahan menjadi TMS dilakukan verifikator dan menganggap kualifikasi DIV Bidan Pendidik tidak linear dengan jabatan fungsional bidan ahli pertama.
"Alasannya ada surat edaran Kementerian Kesehatan," ujarnya.
Padahal, lanjut Asmawati, surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu berisi, untuk jabatan bidan diisi dengan kualifikasi DIV atau sarjana terapan kebidanan dengan ketentuan lulus sampai tahun 2021 dan punya surat tanda registrasi (STR) kebidanan.
Kemudian, ada perubahan nomenklatur permendikbud program studi nomor 154 tahun 2014 yang menyatakan bahwa prodi DIV bidan pendidik dengan gelar S.ST berubah menjadi DIV Kebidanan dengan gelar S.Tr.Keb.
Baca Juga: Tempat Lumbung Padi, Jokowi Lagi-lagi Tunjuk Orang Asli Sulsel jadi Mentan
"Jadi kalau merujuk pada aturan perguruan tinggi yang ada, tidak ada lagi nomenklatur bidan pendidik, karena telah diubah menjadi DIV kebidanan dengan gelar S.Tr. Keb. Dari perubahan ini maka kami menilai verifikator keliru memahami soal kedudukan bidan pendidik," jelasnya.
Asmawati mengaku sangat dirugikan dengan keputusan verifikator di Pemprov Sulsel. Apalagi masa sanggah pendaftaran PPPK sudah lewat.
Ia mengatakan awalnya sudah sangat gembira dan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi selanjutnya. Namun, hasilnya tiba-tiba berubah hanya dalam waktu beberapa jam saja.
"Malamnya saya cek masih lolos tahap administrasi. Saat itu memang teman-teman yang lain sudah heboh tiba-tiba dinyatakan tidak lolos, pas paginya saya cek sudah berubah juga," terangnya.
Ia berharap Pemprov bisa menilai dan mensinkronkan data dengan kementerian kesehatan agar tidak merugikan pihak lain. Sebab, jika verifikator menggunakan standar di atas maka ada ribuan alumni DIV bidan pendidik terancam tidak bisa menggunakan ijazahnya untuk mendaftar PPPK atau CPNS.
"Bukannya tidak terima keputusan dari BKN, tapi kenapa (hasilnya) tiba-tiba berubah. Kami merasa didzolimi dan dirugikan," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
2 Kasus Kekerasan Seksual Difabel di Sulsel, Polisi Didesak Bertindak
-
Disabilitas di Bawah Umur Hamil 7 Bulan di Maros, Pelaku 7 Kakek-kakek Belum Ditangkap
-
Polisi Hutan Tewas Tertimpa Pohon Saat Padamkan Karhutla Toraja Utara
-
Mobil Listrik Harga Rp100 Jutaan Ada di GIIAS Makassar
-
Gubernur Sulsel: Sekolah Rakyat Buka Jalan Menuju Generasi Emas 2045