Latar Belakang 9 Mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Militer Hingga Ahli Nuklir

Tiga bulan sebelum masa jabatannya berakhir sebagai Gubernur, Presiden Soeharto melantik Achmad menjadi wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1977-1982 bersama Mashuri, Isnaini, Raden Kartidjo dan Masjkur. Saat itu Ketua MPR dipimpin oleh Adam Malik.

3. Andi Oddang Makka

Andi Oddang Makka adalah Gubernur Sulawesi Selatan periode 1978-1983 menggantikan Achmad Lamo. Ia juga merupakan Raja Tallo ke-19.

Ia pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat Kodam XIV Hasanuddin kala itu. Sebelum akhirnya dilantik menjadi Gubernur Sulsel.

Oddang dulunya bersekolah di Sekolah Rakyat di Parepare dan lulus pada tahun 1941. Namun, karena pendudukan Jepang di Hindia Belanda setahun kemudian, ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Dia kemudian melarikan diri ke Surabaya bersama delapan temannya yang lain ke pulau-pulau Jawa setelah Kemerdekaan Indonesia untuk melepaskan diri dari tekanan militer di Parepare.

Di Surabaya, Andi Oddang resmi menjadi anggota kesatuan 001 Angkatan Laut Surabaya pada akhir Mei 1946. Ia mendapat kesempatan bergabung dalam kesatuan dan mendapat pangkat pertama sebagai letnan.

Dari pengabdiannya kepada negara sebagai prajurit, ia memperoleh penghargaan beberapa bintang jasa, seperti Bintang Gerilya, Bintang Kartika Eka Paksi, Bintang Legiun Veteran Rl, Bintang 50 tahun Angkatan 45 dan Bintang Melati Pramuka.

4. Ahmad Amiruddin

Baca Juga: Protes Kepala Desa di Sulawesi Selatan: Tolak Kebijakan Pj Gubernur Terkait Dana Desa untuk Budidaya Pisang

Ahmad Amiruddin adalah gubernur Sulawesi Selatan dua periode 1983–1988 dan 1988–1993. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.

Ahmad juga merupakan mantan Rektor Universitas Hasanuddin ke–6. Di bidang akademisi, ia merupakan ahli kimia nuklir ternama di Indonesia.

Ahmad Amiruddin punya banyak terobosan di bidang pendidikan. Saat jadi rektor, ia mengirim 100 mahasiswa pascasarjana ke Jepang dan Eropa untuk program doktoral di bidang kedokteran.

Alumni Universitas Kentucky Amerika itu juga jadi pelopor utama memindahkan kampus Universitas Hasanuddin Baraya Jalan Sunu ke Tamalanrea.

Jenderal M. Jusuf yang saat itu menjabat Menhankam/Pangab kemudian menghadap langsung Presiden Soeharto. Ia mengusulkan agar Amiruddin diberi kesempatan memimpin Sulsel.

Usulan itu diterima. Penunjukan Amiruddin sebagai gubernur menuai pujian. Pasalnya, di rezim Orde Baru, sangat jarang jabatan kepala daerah bisa dijabat oleh orang sipil karena sudah lekat dengan hegemoni militer.