SuaraSulsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Publik berspekulasi lembaga anti rasuah itu masuk angin atau niatnya ingin membunuh karakter Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Bukan tanpa alasan. KPK yang sebelumnya terlihat sangat serius mengusut kasus ini hingga melakukan penggeledahan di rumah dinas SYL, di Kompleks Perumahan Menteri Kawasan Widya Chandra, Jakarta tak kunjung memberikan kepastian hukum ke masyarakat.
Bahkan diduga ada penyidik yang membocorkan soal informasi tersangka ke media. Kabar tersebut kemudian timbul tenggelam dan membuat semua orang bertanya-tanya.
"Ini preseden buruk. Jangan-jangan memang KPK bermain dan "masuk angin". Hari ini dibocorkan tersangka, besok hilang lagi, berikutnya muncul lagi dan hilang lagi," ujar Syamsuddin Alimsyah di akun youtube Ustadz Demokrasi.
Baca Juga: 9 Rekomendasi Eks Jubir KPK Ke Mentan Syahrul Yasin Limpo Agar Terhindar Dari Jerat Korupsi
Syamsuddin di akun tersebut menegaskan seorang penegak hukum harus profesional. Publik pun mengapresiasi bahwa proses penggeledahan di Kementerian Pertanian ini keseriusan dan kewenangan KPK.
Masyarakat juga paham untuk menetapkan seseorang tersangka harus cukup bukti dulu. Tidak boleh kemudian menunggu waktu hari baik atau hari sakral.
"Ketika alat bukti sudah kuat, maka segera tetapkan tersangka, tapi ketika penetapan tersangka muncul drama, itu jadi tanda tanya besar," bebernya.
Kritik Kerja KPK
Menurutnya, yang perlu dikritisi adalah pola kerja KPK sekarang ini. Pertama soal informasi kepada publik yang berkaitan dengan sejumlah kasus, karena berita penegakan hukum menyangkut nasib hidup seseorang.
Ia mengatakan di KPK sejak dulu sampai sekarang ada juru bicara dan Humas. Mereka yang berhak memberikan informasi satu pintu dalam proses penyelidikan satu kasus.
Berita Terkait
-
Pakar Jelaskan Alasan KPK Tak Perlu Ikuti RUU KUHAP Soal Penyadapan
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
KPK Undur Batas Waktu Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat Hingga 11 April 2025
-
Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, KPK: Mestinya Cegah Penyalahgunaan Fasilitas
-
KPK Buka Layanan Kunjungan dan Pengiriman Barang untuk Tahanan pada Hari Raya Idulfitri
Tag
Terpopuler
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Pemain Keturunan Indonesia Statusnya Berubah Jadi WNI, Miliki Prestasi Mentereng
- Pemain Keturunan Indonesia Bikin Malu Raksasa Liga Jepang, Bakal Dipanggil Kluivert?
- Jika Lolos Babak Keempat, Timnas Indonesia Tak Bisa Jadi Tuan Rumah
- Ryan Flamingo Kasih Kode Keras Gabung Timnas Indonesia
Pilihan
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
Terkini
-
BRI Menang Penghargaan Internasional The Asset Triple A Awards untuk Keuangan Berkelanjutan
-
Libur Lebaran Dongkrak Wisata Lokal, Danau Talaga & Tateli Jadi Favorit Warga
-
Polisi Selidiki Kejanggalan-kejanggalan Kematian Perempuan Asal Toraja di Makassar
-
6 Warga Pengeroyok Polisi di Muna Barat Jadi Tersangka
-
Bawaslu Coret Calon Wakil Wali Kota Palopo di Pilkada! Kasus Napi Tersembunyi Terbongkar?